Salin Artikel

PDI-P Dinilai Harus Berkoalisi di Pilpres 2024

Ia memaparkan sejumlah alasannya, pertama, partai berlambang banteng itu untuk menjadi calon presiden (capres) adalah Ketua DPR Puan Maharani.

“Kalau Puan yang dicalonkan ini enggak realistis. Sudah beberapa kali diujicobakan melalui polling enggak nanjak juga suaranya (elektabilitasnya),” tutur Firman pada Kompas.com, Jumat (20/5/2022).

Ia pun mengatakan PDI-P masih harus menghadapi isu internal.

Pasalnya, lanjut Firman, masih banyak pihak di internal partai yang menjagokan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menjadi capres berikutnya.

“Bahkan suara-suara internal itu sudah mulai kedengaran patah arang dan juga ada yang semacam disorientasi karena hatinya sebenarnya memilih Ganjar,” paparnya.

Firman mengatakan PDI-P tak boleh terlalu percaya diri untuk menghadapi kontestasi ke depan.

Ia menyampaikan dalam dua pemilu terakhir, PDI-P masih banyak bergantung dengan sosok Presiden Joko Widodo untuk promosi dan mendulang suara.

“Jangan lupa dulu masih ada kaitan dengan Jokowi, orang-orang memilih PDI Perjuangan karena diakar rumput salah satu jualannya ya Jokowi,” sebutnya.

Sementara itu pada Pilpres 2024 Jokowi sudah tak bisa maju lagi. Kondisi ini juga disusul dengan citra PDI-P yang mulai meluntur. 

“Image partai jadi berkurang karena kasus korupsi, terakhir komentar-komentar Ibu Mega yang agak nyinyir ke masyarakat banyak,” ucapnya.

“Ini kan sesuatu yang bergerak di otak pemilih saat ini. Kalau tidak hati-hati dan ditangkap oleh PDI Perjuangan akan berbahaya dan ini berkolerasi dengan kandidatnya kalau (maju) sendirian, akan berimbas pada Puan,” jelas Firman.

Dengan berbagai alasan itu, Firman pesimistis bahwa PDI Perjuangan mampu menghadapi Pilpres 2024 sendirian.

“Jadi ini harus dicermati, tidak bisa terlalu optimislah kerja-kerja itu,” pungkas dia.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan belum berpikir untuk membentuk koalisi.

Ia mengungkapkan, PDI Perjuangan bisa mencalonkan capres dan cawapresnya sendiri karena dukungan masyarakat pada pemilu sebelumnya.

“Karena itulah kami tidak ikut dansa politik,” katanya ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat pagi.

Diketahui berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, parpol atau gabungan parpol harus memiliki minimal 20 persen kursi di DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional pada pemilu legislatif (Pileg) sebelumnya untuk dapat mencalonkan capres dan cawapres pilihannya.

Mengacu pada aturan tersebut, saat hanya PDI Perjuangan yang bisa mengusung capres dan cawapresnya tak membangun koalisi.

Sebab dalam Pileg 2019, PDI Perjuangan mendapatkan 128 kursi atau sebesar 22,2 persen dari total 575 kursi di Senayan.

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/20/19331811/pdi-p-dinilai-harus-berkoalisi-di-pilpres-2024

Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke