BUMDes di Bolali Keberatan Bayar Rp 30 Juta Per Tahun ke PT KAI, Gus Halim Janji Carikan Solusi

KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar berjanji akan kembali bertemu dengan Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) Didiek Hartantyo untuk mencari solusi atas persoalan yang terjadi di Desa Bolali, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah (Jateng).

Adapun persoalan tersebut adalah mengenai keputusan PT KAI meminta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bolali Maju untuk membayar Rp 30 juta per tahun.

Permintaan itu diajukan PT KAI karena crossing kabel fiber optik yang dipakai masyarakat Desa Bolali melintasi properti perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu. PT KAI pun meminta pembayaran untuk dua tahun sekaligus sebagai termin pertama.

“Saya berharap agar setiap kepala desa (kades) atau setingkat untuk tidak segan melaporkan jika mengalami persoalan seperti yang terjadi di Desa Bolali,” ucap pria yang akrab disapa Gus Halim itu dalam siaran persnya, Jumat (20/5/2022).

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat melihat langsung lokasi dan posisi fiber optic milik BUMDes Bolali Maju yang dipotong PT KAI Desa Bolali, Wonosari, Klaten, Jateng, Kamis (19/5/2022).

Setelah melihat langsung lokasi dan posisi fiber optic milik BUMDes yang dipotong PT KAI, Gus Halim mengaku heran.

Pasalnya, ia menemukan bahwa ternyata ada kabel PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) melintasi properti PT KAI selain fiber optic milik BUMDes.

Akan tetapi, kata dia, kenapa hal yang dipersoalkan hanya fiber optic BUMDes yang sebenarnya melintasi saluran air.

"Tapi setelah melihat langsung, saya kira ini sangat naif juga jika harus bayar Rp 30 juta. Sebab, kabel ini lewat saluran air yang sudah ada dan juga dilalui kabel PLN yang tidak berbayar. Terus kenapa harus berbayar untuk kabel optik?" imbuh Gus Halim.

Pada saat bersamaan, ia juga menerima keluhan dari pihak Desa Bolali terkait adanya surat penolakan penurunan sewa dari PT KAI yang ditembuskan langsung ke pihak kejaksaan dan tidak harus melalui bupati terlebih dahulu.

Sebab, lanjut dia, adanya surat penolakan tersebut semakin menambah kekhawatiran warga desa.

"Ini harus dipertanyakan, apa maksudnya. Seharusnya tidak seperti itu dan ini juga akan kami sampaikan ke Dirut PT KAI," kata Gus Halim.

Selain pembebanan biaya Rp 30 juta, ia mengaku sangat menyayangkan pemotongan kabel fiber optik oleh PT KAI.

Pasalnya, pemotongan kabel fiber optic dilakukan pada saat anak-anak desa membutuhkan jaringan internet untuk ujian sekolah.

Di samping itu, menurut Gus Halim, pengembangan digitalisasi desa juga sangat berguna dan bermanfaat untuk memajukan perekonomian desa.

“Ini tentu berdampak pada anak-anak kita yang sedang ujian. Pembebanan Rp 30 juta kepada BUMDes itu juga cukup saya sayangkan karena usaha yang sedang digarap oleh mereka merupakan salah satu pilar ekonomi di desa,” ujarnya.

Gus Halim meyakini, usaha BUMDes akan memberi dampak sangat luas dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta digitalisasi desa.

Ia menyebutkan bahwa pemasangan fiber optic untuk kebutuhan internet Desa Bolali merupakan salah satu usaha rintisan yang harus dikawal.

“Sebab ini juga perjuangan warga desa untuk berkembang. Jangan sampai kita tidak membela rintisan usaha dari BUMDes saat ada masalah,” ujar Gus Halim.

Oleh karena itu, ia menyatakan akan berupaya menjembatani sinergisitas antara PT KAI dengan desa-desa yang dilewati rel kereta.

Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan agar desa-desa lainnya tidak mengalami peristiwa yang sama. Pasalnya, jalur kereta api jalur Jakarta-Surabaya melewati banyak desa.

"Contoh sinergitas yaitu KAI berikan ruang bagi BUMDes yang dilewati jalur kereta api untuk menjual produk di stasiun. Ini malah jadi bagus sekali sebagai penguatan BUMDes yang menjadi perhatian Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi)," kata Gus Halim.

Presiden Jokowi, lanjut dia, menekankan agar pemulihan ekonomi di level desa perlu dilakukan percepatan lewat BUMDes.

Sebelumnya berdasar laporan dari desa, Gus Halim didampingi beberapa pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) telah melakukan pertemuan dengan Dirut PT KAI Didiek Hartantyo di Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Dari laporan itu, pihak BUMDes Bolali Maju pun sudah mengajukan dispensasi biaya crossing kabel fiber optik kepada PT KAI agar program penyediaan internet murah bagi warganya tidak terhambat.

Sebagai informasi, penyediaan internet murah tersebut merupakan salah satu program yang dijalankan BUMDes Bolali Maju untuk membantu masyarakat desa.

Utamanya dalam hal memperoleh informasi pendidikan dan rintisan usaha usaha mikro kecil menengah (UMKM) berbasis online.

Sebagai informasi, dalam kunjungan itu juga dihadiri Nyai Lilik Umi Nashriyah, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans) Aisyah Gamawati, dan Kepala Badan Pengembangan Institut (BPI) Ivanovich Agusta.