Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah akan menghapus kebijakan travel bubble dalam pertemuan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) di Bali pada 23 Mei mendatang.

Travel bubble adalah ketika dua atau lebih negara yang berhasil mengontrol virus corona sepakat untuk menciptakan sebuah gelembung atau koridor perjalanan.

Muhadjir mengatakan, pelaksanaan GPDRR ini merupakan bagian dari uji coba transisi menuju endemi Covid-19, sehingga para peserta akan hadir secara luring.

"Tadi saya menghadap Bapak Presiden, beliau menyetujui untuk tidak adanya travel bubble. Sekaligus ini untuk membangkitkan percaya diri kita bahwa kita telah menuju era endemi. Mudah-mudahan semua bisa membaik," kata Muhadjir di Gedung Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (19/5/2022).

Ia mengatakan, sudah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo terkait kesiapan pertemuan GPDRR, salah satunya yaitu 183 negara akan hadir dalam pertemuan tersebut, dengan total registrasi 6.134 orang dan disetujui hadir 4.097 orang oleh UN.

Dari jumlah peserta itu, kata dia, termasuk pejabat tinggi dari negara-negara peserta dan dari UN akan hadir langsung.

Mereka yang hadir di antaranya adalah Vice President of Zambia, serta Pejabat VIP setingkat Menteri yang sudah konfirmasi hadir yaitu, 30 negara termasuk Indonesia. Kemudian, Pejabat VIP UN dan ASEAN terdiri dari Deputy Secretary General of the UN, President of General Assembly, Special Representative of the UN Secretary-General, ASEAN Secretary General.

"Dalam pelaksanaan GPDRR, Bapak Presiden juga akan menyampaikan opening remarks sambutan kepala negara tuan rumah pada Opening Ceremony tanggal 25 Mei 2022 dan memberikan pernyataan resmi kenegaraan terkait dengan progres pengurangan risiko bencana dan kedudukan Indonesia terhadap GPDRR," ujarnya.

Terakhir, Muhadjir menyampaikan kepada Presiden Jokowi terkait kesiapan pelaksanaan rangkaian acara mulai dari pelaksanaan forum-forum pertemuan, acara utama, acara sampingan, serta acara sampingan dan kunjungan lapangan di beberapa tempat wisata di Bali.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan pelonggaran aturan pemakaian masker untuk masyarakat di Tanah Air.

Menurut Presiden, pelonggaran ini sebagai tindak lanjut atas kondisi penanganan pandemi Covid-19 yang semakin membaik.

"Dengan memperhatikan kondisi saat ini, di mana penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia semain terkendali, maka perlu saya menyampaikan beberapa hal," ujar Jokowi dalam keterangan video pada Selasa (17/5/2022) sore.

"Pertama, pemerintah memutuskan melonggarkan kebijakan memakai masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di tempat atau area terbuka yang tidak ada orang, maka diperbolehkan tidak memakai masker," jelasnya.

Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan di alat transportasi, Jokowi menegaskan bahwa masyarakat tetap harus memakai masker.

Selain itu, Kepala Negara menekankan, pemakaian maker tetap disarankan kepada masyarakat lanjut usia (lansia), penderita komorbid (penyakit bawaan), serta kepada mereka yang mengalami gejala batuk dan pilek.

"Demikian juga masyarakat yang mengalami gejala batuk pilek dan lain-lain, tetap gunakan masker saat beraktivitas," tambah Presiden.