Salin Artikel

Kemenkes Anggap Satgas Penanganan Hepatitis Akut Tak Diperlukan

Hal tersebut lantaran melihat eskalasi kasus hepatitis akut di Indonesia berbeda dengan Covid-19.

"Kalau dilihat dari eskalasi masalahnya, karena ini berbeda dengan Covid-19 rasanya kita ini tidak perlu membentuk satuan tugas khusus, membentuk satgas, setelah hampir 3 minggu (kasus pertama diumumkan)," kata Nadia dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2022).

Nadia kemudian menjabarkan kasus-kasus dugaan hepatitis akut di berbagai provinsi. Menurut Nadia, terdapat tujuh dari 34 provinsi di Indonesia yang sudah melaporkan kasus dugaan hepatitis akut.

"Paling banyak di DKI (Jakarta) ya di mana ada 1 kasus probable, terus ada 7 kasus pending," ujarnya.

Sementara itu, provinsi lain yang telah melaporkan dugaan kasus hepatitis akut di antaranya 1 Sumatera Utara, 1 Sumatera Barat, 1 Jambi, 2 Jawa Timur, dan 1 Bali.

Kemudian, jika dilihat lebih rinci terdapat 8-9 kabupaten/kota yang tercatat kasus dugaan hepatitis akut.

"Jadi kalau untuk pembentukan satgas, saya rasa tidak perlu ya karena masih sangat terbatas. Artinya kalau kita lihat penanganan pandemi juga lebih baik," imbuh dia.

"Kita belum menemukan satu tindakan khusus untuk kasus hepatitis akut," sambungnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril mengatakan, hingga 17 Mei 2021, ada 14 kasus dugaan hepatitis akut di Indonesia.

Ia mengatakan, dari jumlah tersebut, terdapat 13 kasus berstatus pending klasifikasi dan 1 kasus probable.

"Pada 17 Mei kemarin, ada 27 kasus (dugaan hepatitis akut), 1 probable, pending klasifikasi 13, dan discarded-nya ada 13, sehingga yang kita sebut dugaan kasus hepatitis itu per 17 Mei itu 14 kasus," kata Syahril yang juga Direktur Utama Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof Sulianti Saroso dalam konferensi pers di Gedung Adhiyatma Kemenkes RI, Jakarta Pusat, Rabu (18/5/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/19/17045051/kemenkes-anggap-satgas-penanganan-hepatitis-akut-tak-diperlukan

Terkini Lainnya

Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke