Salin Artikel

Epidemiolog soal Aturan Lepas Masker: "Timing" Belum Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Hermawan Saputra menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membolehkan masyarakat melepas masker di area terbuka dengan syarat dan kondisi tertentu untuk saat ini belum tepat.

Hermawan mengatakan, saat ini pemerintah membutuhkan waktu untuk melakukan evaluasi terhadap pelonggaran aktivitas masyarakat pada masa Idul Fitri lalu dan dampaknya terhadap kasus Covid-19 di dalam negeri.

"Karena kita juga masih harus mengevaluasi bagaimana dampak terhadap kasus (Covid-19) atas mudik dan juga keramaian dan kerumunan yang terjadi pada waktu-waktu sebelumnya," kata Hermawan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (18/5/2022).

"Kita merasa perlu ada timing yang lebih tepat ya untuk pelonggaran ini, kalau sekarang masih terlalu cepat rasanya," ucap Hermawan.

Menurut Hermawan, pelonggaran kegiatan masyarakat juga saat ini sudah terjadi dengan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, kata Hermawan, masyarakat dan pemerintah harus menyadari situasi pandemi masih terjadi di dunia. Sebab, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sampai saat ini belum mencabut status pandemi.

Di sisi lain, lanjut Hermawan, masyarakat Indonesia juga menghadapi transisi epidemiologi, yakni bukan hanya kasus Covid-19, tetapi juga penyakit lain seperti Tubercolosis (TBC) dan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya.

"Oleh karena itu, maka perlu tetap ada kewaspadaan melalui penggunaan masker," ujar Hermawan.

Keputusan pelonggaran penggunaan masker disampaikan Jokowi melalui pernyataan resmi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/5/2022).

Kebijakan ini diambil dengan memperhatikan kondisi saat ini di mana penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali. Pemerintah pun memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker.

“Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker,” ujar Jokowi, dikutip dari Setkab.go.id, Selasa (17/05/2022).

Kendati demikian, Presiden meminta masyarakat kategori rentan maupun yang bergejala batuk dan pilek untuk tetap mengenakan masker saat beraktivitas.

“Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas,” ujarnya.

Selain pelonggaran pemakaian masker, pemerintah juga melonggarkan persyaratan perjalanan domestik dan luar negeri bagi masyarakat yang sudah divaksinasi Covid-19 dosis lengkap.

“Bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap maka sudah tidak perlu lagi untuk melakukan tes swab PCR maupun antigen,” kata Jokowi.

Terkait dengan kasus hepatitis akut misterius, ada temuan berdasarkan hasil penelitian di Inggris kalau penyakit itu ada kemungkinan menular melalui saluran cerna dan pernapasan.

Akan tetapi, Direktur Pelayanan Medik keperawatan dan Penunjang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Sumariyono mengungkapkan, belum ada penelitian yang dapat memastikan pola penularan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya.

"Jadi yang yang menonjol atau yang utama adalah yang dari saluran cerna, yang kemudian kedua yang kalau enggak salah berapa, 18 persen berapa itu dengan cara saluran napas," kata Sumardiyono dalam konferensi pers di Gedung Kiara, RSCM, Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2022).

Oleh karena itu, ia mengatakan, pengendalian kasus hepatitis akut harus dilakukan dengan menerapkan pola hidup bersih, seperti mencuci tangan dengan sabun dan mengonsumsi makanan yang higienis.

"Kebersihan tangan, makanan higienis terus kemudian satu lagi tetap melaksanakan protokol kesehatan, karena tadi masih terkait juga masih kemungkinan dari saluran napas," ujar dia.

(Penulis : Haryanti Puspa Sari | Editor : Icha Rastika)

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/09111011/epidemiolog-soal-aturan-lepas-masker-timing-belum-tepat

Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke