Demokrat Ingin Berkoalisi dengan Parpol yang Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Hal itu disampaikan Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu.

Adapun koalisi itu terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Kami ingin berkoalisi dengan parpol yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Kami tidak punya sikap ingin kekuasaan. Kami fokus ingin memperjuangkan kepentingan rakyat dengan cara menang Pilpres (pemilu presiden) 2024,” papar Herzaky dalam keterangannya, Jumat (13/5/2022).

Ia mengungkapkan, sikap Partai Demokrat masih sangat cair atau terbuka untuk berkoalisi dengan semua parpol.

Saat ini, lanjut Herzaky, pihaknya masih perlu melihat sikap dan keinginan masyarakat.

“Apakah (masyarakat) menginginkan perubahan atau kah keberlanjutan?,” kata dia.

Dalam pandangan Herzaky, sikap itu penting karena semua koalisi bertujuan untuk menang dengan mendapatkan sebanyak mungkin dukungan masyarakat.

“Karena itulah, pentingnya pembentukan koalisi ini memperhatikan mood publik,” ucapnya.

Herzaky menjelaskan Partai Demokrat pun masih belum menentukan siapa tokoh yang akan dipilih untuk kontestasi Pilpres 2024.

“Kami tentu ingin mengusung capres yang layak jual, alias diterima dan bakal dipilih oleh rakyat,” tuturnya.

Diketahui Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa sepakat membentuk koalisi yang dinamakan Koalisi Indonesia Bersatu, pada Kamis (12/5/2022).

Sepekan sebelum pembentukan koalisi itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sempat menjalin komunikasi dengan Airlangga.

Mereka melakukan pertemuan di rumah dinas Airlangga, Komplek Widya Chandra 3, Nomor 6, Jakarta Selatan, Sabtu (7/5/2022).

Usai berkomunikasi dengan AHY, Airlangga mengatakan adanya kemungkinan berkoalisi dengan Partai Demokrat.

Alasannya, selama ini komunikasi kedua tokoh itu berjalan dengan baik. Selain itu Partai Golkar pun tercatat pernah mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).