Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Demokrat: Kami Masih Melihat dan Mempelajari Mood Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengatakan belum menentukan sikap terkait koalisi baru Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar.

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyebut sikap partainya masih begitu cair.

“Pertama, kami masih melihat dan mempelajari mood publik dulu. Apakah menginginkan perubahan ataukah keberlanjutan,” tutur Herzaky dalam keterangannya, Jumat (13/5/2022).

Ia menuturkan semua koalisi menginginkan kemenangan dengan mendapatkan sebanyak mungkin dukungan masyarakat.

“Karena itulah, pentingnya pembentukan koalisi ini memperhatikan mood publik,” kata dia.

Ia juga menyebut Partai Demokrat belum memutuskan untuk mengusung calon presiden (capres) tertentu untuk menghadapi Pilpres 2024.

“Kedua, Demokrat tidak menetapkan dulu capresnya sebelum pembentukan koalisi. Kami tentu ingin mengusung capres yang layak jual, alias diterima dan bakal dipilih oleh rakyat,” papar Herzaky.

Sikap itu, lanjut dia, sejalan dengan keinginan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Maka saat ini AHY terus menyerap aspirasi masyarakat. Sore ini saja, di Deli Serdang, ada ribuan masyarakat yang ingin bertemu dan menyapa AHY,” ungkapnya.

Terakhir, Herzaky menegaskan, Partai Demokrat ingin berkoalisi dengan partai yang memiliki kesamaaan visi.

“Kami ingin berkoalisi dengan parpol yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Kami tidak punya sikap ingin kekuasaan. Kami fokus ingin memperjuangkan kepentingan rakyat dengan cara menang pilpres 2024,” pungkas dia.

Diketahui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa koalisi dengan PAN dan PPP tak hanya membicarakan persiapan politik untuk pemilu 2024.

Namun ketiga partai sepakat untuk mengawal berjalannya berbagai program pemerintah.

Hal itu disampaikan Airlangga pasca koalisi terbentuk pada Kamis (12/5/2022).

Ia pun menyebut Koalisi Indonesia Bersatu memiliki keinginan untuk meneruskan program strategis Presiden Joko Widodo.