Salin Artikel

Imbau Masyarakat Tak Balik Hari Ini, Menhub: Anjuran Presiden Setelah 8 Mei

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengingatkan agar para pemudik yang hendak kembali ke daerah asal menggunakan kendaraan pribadi, dapat menunda perjalanannya pada hari ini.

Sebab, puncak arus balik diperkirakan terjadi pada hari ini, Minggu (8/5/2022). Sehingga, kondisi itu diprediksi dapat meningkatkan lonjakan volume kendaraan yang berpotensi menimbulkan kemacetan.

"Melihat data semalam (Sabtu 7 Mei 2022), 60 persen belum balik, maka hari ini adalah puncak dari puncak (akhir dari masa libur) tentu jumlah tersebut sangat besar, menghawatirkan," kata Budi dalam keterangan tertulis, Minggu.

Ia mengatakan, dirinya dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah sepakat untuk menyosialisasikan agar pemudik kembali ke daerah asal setelah tanggal 8 Mei 2022. 

Hal ini, kata dia, juga sesuai dengan anjuran Presiden Joko Widodo guna mengantisipasi terjadinya kemacetan di jalan.

"Kemarin bincang dengan Kapolri, kita sepakat untuk meng-campaign anjuran presiden untuk mudik balik setelah tanggal 8," ujarnya.

Masyarakat, pinta Budi, tak perlu khawatir soal pengajuan cuti. Pasalnya, permintaan itu disampaikan oleh pemerintah guna menghindari terjadinya kemacetan saat puncak arus balik.

Di sisi lain, pemerintah juga telah mengambil sejumlah kebijakan relaksasi bagi mereka yang hendak pulang lebih lama.

"Pertama, memperbolehkan cuti. Kedua, anak sekolah belajar daring sampai tanggal 12 Mei," jelasnya.

Kedua kebijakan itu diharapkan dapat membuat tak kembali ke daerah asalnya pada hari ini.

"Mohon juga diingatkan tidak mudik hari ini. Semoga upaya ini membawa hasil," pungkasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/08/09262781/imbau-masyarakat-tak-balik-hari-ini-menhub-anjuran-presiden-setelah-8-mei

Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke