Salin Artikel

Puncak Arus Balik 6-8 Mei, Warga agar Atur Kepulangan dan Perhatikan 2 Titik Utama Kepadatan

Pemerintah mengimbau agar masyarakat menempuh perjalanan pulang ke daerah asal atau balik lebih awal saat kembali dari kampung halaman.

Imbauan ini pertama kali diserukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (2/5/2022).

Para pemudik diimbau tidak menempuh perjalanan balik pada puncak arus balik agar tidak terjadi kemacetan.

Menurut Presiden, setidaknya 85,5 juta masyarakat, 23 juta mobil, dan 17 juta sepeda motor melakukan perjalanan mudik Lebaran tahun ini.

“Jumlah yang betul-betul banyak sekali sehingga saya mengimbau untuk kembalinya agar juga ada yang lebih awal," ujar Presiden Jokowi, dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, Senin.

Presiden berpandangan, jika pemudik memutuskan baru akan kembali ke daerah asalnya pada akhir pekan ini, pasti akan terjadi kemacetan panjang.

Pulang lebih awal atau setelah tanggal 8 Mei

Imbauan Presiden Jokowi itu pun diikuti oleh seruan dari jajaran pemerintah.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selaku salah satu penyelenggara mudik Lebaran langsung mengimbau hal serupa.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati meminta masyarakat atau pemudik untuk mencegah penumpukan volume kendaraan yang diprediksi terjadi pada puncak arus balik.

Caranya tentu dengan pulang lebih awal atau sesudah puncak arus balik.

"Mengingat puncak arus balik akan sangat padat, untuk menghindari kemacetan panjang, pemudik bisa kembali lebih awal (sebelum tanggal 7-8 Mei) atau di atas tanggal 8 Mei (memperpanjang cuti). Khususnya pengguna mobil pribadi," ujar Adita saat dihubungi Kompas.com, Selasa (3/5/2022).

Selain mengatur waktu perjalanan pulang lebih awal, Kemenhub mengimbau masyarakat terus mematuhi aturan lalu lintas (lalin), khususnya di jalan tol.

Pasalnya, rekayasa lalin akan terus dilakukan pada arus balik berdasarkan diskresi kepolisian.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mengimbau masyarakat agar kembali ke daerah asal sebelum atau sesudah puncak arus balik.

Tepatnya, apabila mendapatkan cuti yang bisa diperpanjang, Budi mengimbau masyarakat pulang setelah puncak arus balik pada Minggu.

"Atau kalau cutinya bisa diperpanjang, sebaiknya pulang setelah tanggal 8 Mei,” terang Budi dalam keterangannya, Selasa.

Budi menambahkan, dua titik utama yang mesti diwaspadai terkait kepadatan arus balik yakni tol Semarang-Jakarta dan penyeberangan Bakauheni-Merak.

Volume kendaraan sangat tinggi

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memprediksi puncak arus balik Lebaran tahun 2022 akan terjadi pada 6, 7, dan 8 Mei 2022.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi memprediksi, volume kendaraan saat arus balik mudik akan sangat tinggi.

"Tanggal 6, 7, dan 8 Mei itu juga nanti akan terjadi puncak arus balik yang cukup tinggi," kata Irjen Firman dalam keterangan tertulisnya, Selasa.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi juga mengimbau pemudik untuk menghindari puncak arus balik Lebaran 2022.

"Kalau mitra darat ingin perjalanan sampai dengan tempat tujuan akhir, ingin lancar dan juga selamat, yang pertama hindari puncak arus balik," kata Budi, Selasa.

Budi menerangkan, Kemenhub memprediksi volume kendaraan cukup tinggi pada 7 hingga 8 Mei.

Terkait jalur mudik darat, Kemenhub disebut telah mempersiapkan jadwal rekayasa lalu lintas pada puncak arus balik.

Hal tersebut dipersiapkan Kemenhub bersama dengan pihak kepolisian.

"Kemenhub bersama kepolisian juga telah menentukan jadwal waktu untuk pelaksanaan ganjil genap, one way, dari mulai tanggal 7 sampai 8," jelasnya.

"Jadi ikuti jadwal waktu yang ada sehingga kita akan nyaman dalam perjalanan," tambah dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/04/08041271/puncak-arus-balik-6-8-mei-warga-agar-atur-kepulangan-dan-perhatikan-2-titik

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Nasional
KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

Nasional
Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nasional
Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Nasional
Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Nasional
Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Nasional
Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Nasional
Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Nasional
Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Nasional
Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Nasional
KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

Nasional
Polri Tahan 2 Mantan Petinggi PT JIP di Kasus Korupsi Pembangunan Menara dan Pengadaan GPON

Polri Tahan 2 Mantan Petinggi PT JIP di Kasus Korupsi Pembangunan Menara dan Pengadaan GPON

Nasional
KUHP Terbaru: Penghinaan SARA dan Kepada Kelompok Disabilitas Terancam Penjara 3 Tahun

KUHP Terbaru: Penghinaan SARA dan Kepada Kelompok Disabilitas Terancam Penjara 3 Tahun

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.