Jokowi: Kita Harus Persiapkan Pemilu yang Tahapannya Dimulai Juni

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal dimulainya tahapan Pemilu 2024.

Kali ini Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah mempersiapkan tahapan pemilu dan mendukung tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kita harus mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang tahapannya dimulai nanti di Juni 2022. Saya minta kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mendukung pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu," ujar Jokowi saat menyampaikan paparannya saat menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022 secara virtual dari Istana Negara, Kamis (28/4/2022).

"Termasuk (dukungan) anggaran dari APBN dan APBD," tegasnya.

Dengan dukungan dari semua pihak, Jokowi berharap pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 bisa berjalan sukses, lancar dan aman.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyoroti belum terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu 2024.

Oleh karenanya, Titi mengingatkan bahwa wacana penundaan pemilu belum selesai.

"Oke sekarang sudah ada keputusan KPU yang menyatakan Pemilu 2024 itu 14 Februari. Lalu yang masih konsensus politik antara DPR, pemerintah dan KPU adalah Pilkada akan berlangsung pada November 2024," ujar Titi dalam diskusi virtual yang digelar Public Virtue Institute soal wacana penundaan pemilu, Sabtu (23/4/2022).

"Problemnya adalah hari pemungutan suara itu kepastiannya itu ada di PKPU tentang tahapan, program dan jadwal. Sampai hari ini PKPU tentang itu belum ada. Jadi kita itu masih ngomong-ngomong saja nih nanti 14 Juni itu tahapan Pemilu akan dimulai," lanjutnya.

Kemudian, disebutkan pula pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 akan dilakukan pada Agustus tahun ini. Namun, dasar aturannya pun belum ada

"Peraturannya belum ada, anggarannya juga belum. Sehingga menurut saya kita tidak bisa kemudian menganggap isu penundaan pemilu dan presiden tiga periode ini sudah selesai. Karena indikator konkretnya (aturan teknis) belum tersedia," tegasnya.

Lebih lanjut Titi menjelaskan, penundaan terhadap pemilu itu memungkinkan jika ada alasan kemanusiaan.

Dia mencontohkan, karena ingin menyelamatkan nyawa warga sebagai prioritas di awal 2020 saat pandemi Covid-19 menyerang dunia. Namun, saat itu Pilkada 2020 tetap digelar oleh pemerintah.

Menurut Titi alasan dari pemerintah saat itu adalah karena proses politik tidak bisa terhambat oleh pandemi.

Sehingga, dia heran jika baru-baru ini sebagian pihak mewacanakan penundaan Pemilu 2024.

Padahal, berbagai agenda besar yang melibatkan banyak orang sudah pernah dilakukan pemerintah selama pandemi.

"Kita sudah menggelar Pilkada 2020 saat pandemi. Kemudian kemarin menggelar MotoGP Mandalika. Mengapa para pejabat publik dan elite kita cepat sekali amnesia politiknya," tambah Titi.