Salin Artikel

Kepuasan Publik pada Jokowi Anjlok, Stafsus Mensesneg Sebut Pemerintah Akan Kerja Lebih Keras

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengeklaim, ke depan pemerintah bakal bekerja dengan lebih keras.

Pernyataan ini menanggapi hasil survei sejumlah lembaga yang memperlihatkan bahwa angka kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo menurun drastis.

"Di waktu-waktu ke depan, kami akan berupaya menjawab ekspektasi publik yang ditunjukkan di dalam survei ini dengan bekerja jauh lebih keras," kata Faldo melalui keterangannya kepada Kompas.com, Rabu (27/4/2022).

Faldo mengatakan, penurunan atau kenaikan kepuasan publik terhadap kinerja presiden merupakan proses alamiah di negara demokrasi.

Artinya, setiap pihak, baik media maupun organisasi masyarakat, memiliki kebebasan untuk menyampaikan pandangan masing-masing terhadap presiden.

"Termasuk pandangan kritis terhadap kinerja pemerintah," ujarnya.

Kendati menurun, pemerintah mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada setiap pihak yang masih percaya bahwa pemerintahan Jokowi sedang berjalan ke arah yang tepat.

Memasuki periode kedua, kata Faldo, presiden masih memegang penuh kendali pemerintahan. Jajaran pembantu presiden pun optimistis dapat bekerja dengan baik dan mencapai target.

"Di dalam tubuh pemerintahan, kepercayaan diri dari setiap pejabat negara sangat tinggi untuk mencapai berbagai target yang hendak diselesaikan," kata Faldo.

Sebelumnya diberitakan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi menurut sejumlah lembaga survei menurun drastis. Angkanya berada di kisaran 60-65 persen.

Survei Indikator Politik Indonesia terbaru yang dirilis Selasa (26/4/2022) misalnya, memperlihatkan bahwa 59,9 responden menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi. Rinciannya, 10,2 persen responden sangat puas dan 49,7 persen cukup puas.

Sementara, responden yang merasa kurang puas jumlahnya juga cukup besar, yakni 30,5 persen. Lalu, yang tidak puas sama sekali sebanyak 8,1 persen.

Pada survei Indikator yang dirilis November 2021, kepuasan masyarakat terhadap presiden mencapai 72 persen. Lalu, Desember 2021 turun di angka 71,4 persen.

Kemudian, Januari 2022, angka kepuasan responden terhadap presiden naik menjadi 75,3 persen. Sementara, pada Februari 2021 angkanya turun lagi menjadi 71 persen.

Survei yang dirilis Charta Politika pada Senin (25/4/2022) juga menujukkan kecenderungan serupa. Angka kepuasan masyarakat pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin turun menjadi 62,9 persen dengan rincian 55,1 persen cukup puas dan 7,7 persen sangat puas.

Sementara, yang mengaku tidak puas sebesar 35,7 persen dengan rincian 31,4 persen responden kurang puas dan 4,3 responden tidak puas sama sekali.

Pada survei Charta Politika yang dirilis November 2021, kepuasan publik berada di angka 70,1 persen. Angka itu naik menjadi 71,7 persen pada Januari 2022, lalu turun jadi 65,3 persen pada Februari 2022.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/27/19395971/kepuasan-publik-pada-jokowi-anjlok-stafsus-mensesneg-sebut-pemerintah-akan

Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke