Berkaca dari Peristiwa di Wadas, PP Muhammadiyah Desak Negara Evaluasi Pelaksanaan PSN

JAKARTA, KOMPAS.com – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak pemerintah melakukan sejumlah hal untuk menghindari kekerasan terhadap warga dalam menjalankan proyek strategis nasional (PSN).

Desakan ini berdasarkan hasil kajian mendalam yang dilakukan PP Muhammadiyah tentang kekerasan yang dialami warga Desa Wadas, Purworejo, akibat proyek tambang andesit serta Bendungan Bener di wilayah tersebut.

Kajian tersebut dirilis dan ditandatangani oleh Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas.

“Meminta pemerintah pusat dan daerah untuk memitigasi secara serius, akuntabel, transparan, independen, dan profesional terkait dampak degradasi kualitas lingkungan hidup dan potensi kebencanaan yang diakibatkan oleh Proyek Strategis Nasional di seluruh Indonesia,” kata Busyro dalam rilis kajian itu, Selasa (26/4/2022).

Pasalnya, dalam kasus Wadas, proyek negara justru memicu konflik struktural antara kekuatan negara dan bisnis melalui berbagai penyimpangan hukum dan pelanggaran HAM, yang coba dilawan sekuat mungkin oleh solidaritas warga

PP Muhammadiyah menyampaikan, masalah di Wadas sudah muncul sejak penentuan lokasi tambang yang tidak melibatkan aspirasi warga. Padahal, warga berkepentingan mempertahankan ruang hidup, pangan, keanekaragaman hayati setempat, hingga sumber mata air mereka.

Lalu, ada pula masalah fatal berupa maladministrasi yang menyebabkan tambang ini seakan-akan termasuk PSN. Padahal, PSN di Desa Wadas hanyalah Bendungan Bener, yang lokasinya terpisah dengan tambang.

Di sisi lain, PSN itu sendiri pun dianggap sebagai proyek ambisius yang abai aspek sosio-ekologis karena tanpa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Pada akhirnya, proyek-proyek semacam ini dipertanyakan maslahatnya karena fakta lapangan menunjukkan bahwa proyek seperti ini justru memperluas konflik agraria dan perampasan lahan.

“(PP Muhammadiyah) meminta pemerintah pusat membuka akses informasi dan menjelaskan terkait SIUP Proyek Strategis Nasional sebagai cara untuk memastikan bahwa agenda pembangunan ini berjalan sesuai konstitusi dan telah memenuhi asas keadilan serta kelestarian lingkungan hidup dan ekologi,” jelas Busyro.

PP Muhammadiyah juga meminta negara, dalam hal ini pemerintah dan kepolisian, untuk menertibkan disinformasi yang disebarluaskan menggunakan buzzer.

Fenomena pengerahan buzzer ini menjadi salah satu sorotan dalam kajian mendalam PP Muhammadiyah soal Wadas.

PP Muhammadiyah beranggapan, sejumlah fakta lapangan yang terverifikasi jelas menunjukkan bahwa sejumlah aparat kepolisian melakukan kekerasan terhadap warga, aktivis, dan jurnalis.

Di samping itu, aparat juga terindikasi melakukan konter-narasi “yang bertentangan dengan fakta lapangan bahwa kekerasan memang telah terjadi secara meyakinkan kepada warga Wadas”.

“(PP Muhammadiyah) mendorong pemerintah pusat, daerah, dan kepolisian agar memiliki kearifan dan bijaksana dalam merespons aspirasi warga di Desa Wadas dan gerakan masyarakat sipil dengan menghentikan kontra-narasi di media sosial yang merugikan penyampaian aspirasi perjuangan lingkungan warga,” ungkap Busyro.

“Kekuatan buzzer bekerja nonstop dalam usaha untuk memutarbalikkan fakta (disinformasi) seolah-olah tidak terjadi apa-apa di Desa Wadas. Padahal pelanggaran HAM dan krisis sosio-ekologis jelas nyata di dalamnya. Pemerintah juga harus menindak tegas buzzer yang merusak marwah demokrasi substantif,” tutupnya.