MAKI Bakal Surati Ahok Setelah Dirut Pertamina Tak Kooperatif Terkait Kasus Lili Pintauli

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman bakal mengirim surat kepada Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Surat itu diberikan Boyamin setelah Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati tidak kooperatif memenuhi panggilan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus yang melibatkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

"MAKI akan berkirim surat kepada Ahok untuk segera memerintahkan Dirut Pertamina hadiri panggilan Dewas KPK," ujar Boyamin ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/4/2022).

Berdasarkan informasi yang diterima, Nicke Widyawati sempat meminta kepada Dewas untuk dilakukan penjadwalan ulang sebagai saksi. Namun, pejabat PT Pertamina itu tetap tidak hadir memenuhi panggilan Dewas KPK setelah dijadwal ulang.

"Untuk itu, MAKI akan mengirim surat kepada Ahok selaku Komisaris Utama Pertamina untuk memerintahkan Dirut Pertamina segera hadir ke Dewas KPK," ujar Boyamin.

"Surat kepada Ahok dimaksudkan agar pemeriksaan dugaan pelanggaran etik oleh LPS (Lili Pintauli Siregar) segera tuntas dan segera disidangkan," ucap dia.

Terpisah, Dewan Pengawas KPK menyatakan, Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati tidak kooperatif untuk memberikan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik Lili Pintauli Siregar.

Nicke dimintai keterangan terkait laporan dugaan pelanggaran etik penerimaan gratifikasi berupa fasilitas menonton MotoGP kepada Lili Pintauli.

Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengatakan, Dewas telah berulang kali mengirimkan surat pemanggilan terhadap petinggi PT Pertamina itu. Namun, Nicke tetap tidak hadir.

"Klarifikasi terhadap pihak Pertamina belum tuntas karena Dirut Pertamina tidak kooperatif. Sudah diundang klarifikasi dan dijadwal ulang, tapi tidak hadir," ujar Syamsuddin, melalui keterangan tertulis, Selasa.

Syamsuddin menjelaskan, tidak hadirnya sejumlah pihak yang dinilai mengetahui peristiwa dugaan penerimaan gratifikasi itu berdampak terhadap penanganan kasus Lili Pintauli.

Klarifikasi terhadap Lili, lanjut dia, menjadi tertunda karena pengumpulan bahan keterangan dari pihak eksternal belum rampung.

"Klarifikasi terhadap ibu LPS tertunda karena pengumpulan bahan dan keterangan dari pihak eksternal belum selesai," papar Syamsudiin.

Oleh karena itu, Syamsuddin meminta Nicke Widyawati kooperatif untuk datang memenuhi panggilan klarifikasi yang telah diberikan Dewan Pengawas.

Klarifikasi dari Direktur Utama PT Pertamina itu dapat mempercepat pengusutan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Komisioner KPK tersebut.

"Dewas berharap Dirut Pertamina bisa bekerja sama dan bersikap kooperatif dalam mengungkap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan ibu LPS," kata Syamsuddin.

Adapun Lili dilaporkan ke Dewas KPK terkait dugaan penerimaan fasilitas untuk menonton MotoGP Mandalika pada pertengahan Maret 2022.

Lili diduga menerima gratifikasi berupa akomodasi hotel hingga tiket menonton MotoGP Mandalika dari salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).