Partai Buruh yang Ingin Rayakan May Day 2022 di JIS...

Sejauh ini, partai besutan Said Iqbal ini telah melirik Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, untuk menjadi tempat perhelatan May Day Celebration pada 14 Mei 2022.

JIS adalah stadion milik Pemprov DKI Jakarta yang baru selesai dibangun. 

Said beralasan, penggunaan stadion besar seperti JIS biasa dilakukan, bahkan di dunia sudah biasa menggelar kegiatan yang melibatkan banyak orang.

Selain diperuntukkan kegiatan olahraga seperti sepak bola, kata Said, stadion juga dioperasikan untuk kegiatan di luar kegiatan olahraga.

Misalnya, konser musik dan perhelatan pertemuan akbar.

Untuk memenuhi ambisi Partai Buruh, Said bahkan berani membayar uang jaminan.

“Kita bayar kalau menggunakan JIS sesuai peruntukannya, bahkan kami akan membayar uang jaminan, itu biasa di GBK, Istora, di Sport Mall Kelapa Gading, itu biasa, itu namanya ada uang jaminan,” kata Said dalam konferensi pers virtual, dikutip dari YouTube Bicaralah Buruh, Senin (25/4/2022).

Rencananya, perhelatan May Day Celebration diikuti empat konfederasi, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).

Selain itu, juga terdapat 50-60 federasi serikat pekerja tingkat nasional yang turut merapat dalam agenda tersebut.

Jangan kuper

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespons rencana Partai Buruh ini dengan menyebutkan akan mempelajari terlebih dahulu. 

"Nanti kita akan pelajari apakah dimungkinkan atau tidak," ujar Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/4/2022).

Riza mengatakan, setiap permintaan dari masyarakat akan dipertimbangkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan akan dipelajari lebih lanjut.

Namun, Riza menekankan bahwa penyampaian pendapat di mana pun, baik di JIS maupun di tempat lain, tetap harus mengikuti jumlah orang yang ditentukan di masa pandemi Covid-19.

Terlebih lagi, kata Riza, pengumpulan massa dalam jumlah yang banyak berpotensi mengganggu pelayanan publik.

"Kita khawatir kalau ada pengumpulan massa yang banyak yang berlebihan, itu dapat mengganggu pelayanan publik, mengganggu ketertiban, dan takut disusupi oleh kepentingan lainnya," kata dia.

Selain Riza, Said juga menyindir dua anggota fraksi DPRD DKI Jakarta agar tidak "baper" terkait rencana penggunaan JIS oleh Partai Buruh.

“Kami mengimbau para anggota DRPD DKI, dua partai politik yang ada, saya enggak bisa sebut, dan wakil gubernur (DKI) jangan baperan dan jangan kuper (soal rencana penggunaan JIS),” kata Said.

Said menyebut bahwa Riza dan dua anggota DPRD DKI tersebut kurang informasi.

Ia juga meminta supaya anggota DPRD yang dimaksud tak sensitif terkait rencana penggunaan JIS.

“Jadi tolong anggota DPRD DKI, dua partai yang sudah bereaksi, kok ketakutan, kok sensitif. Itu hal biasa diadakan di satu pertemuan besar di stadion di luar pertandingan sepak bola,” tegas dia.

Demo KPU dan DPR

Dalam perayaan May Day kali ini, Partai Buruh bersama elemen buruh lainnya berencana menggelar aksi di dua lokasi dan waktu yang berbeda.

Dua lokasi tersebut yakni Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 1 Mei dan Gedung DPR RI pada 14 Mei.

Menurut Said, KPU dipilih dengan tujuan supaya lembaga penyelenggara pemilu ini benar-benar dapat menyelenggarakan pesta demokrasi pada 2024 mendatang.

“Mengapa di KPU? Karena bagi kelas pekerja, tahun 2024 menjadi penting karena akan terjadi pemilu untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif, baik pilpres yang baru maupun pilkada,” terang Said.

Selain itu, penyelenggaraan Pemilu 2024 juga menjadi penting bagi kelas pekerja karena momentum tersebut akan berimplikasi terhadap masa depan mereka.

Karena itulah, pihaknya mendorong supaya KPU dapat menggelar Pemilu 2024.

Walaupun demikian, Said mempunyai tiga tuntutan ketika KPU menggelar Pemilu 2024.

“Satu, pemilu yang jujur dan adil; dua, tolak politik uang atau money politic; tiga, tetapkan pemilu legislatif dan eksekutif atau pilpres pada 14 februari 2024,” kata Said.

Di samping itu, Said menyatakan, tiga isu tersebut mesti disuarakan. Sebab, apabila pelaksanaan pemilu berlangsung curang, tidak jujur, dan adil, serta ditambah masifnya praktik politik uang maka KPU dianggap gagal dalam menjalankan asas terbuka.

Said mengatakan, pemimpin yang dilahirkan dari praktik kecurangan akan menelurkan kebijakan yang curang pula.

“Tidak ada keberpihakan kepada rakyat. Kalau kepemimpinannya tidak sesuai, pasti kebijakannya akan buruk bagi buruh, Partai Buruh, dan organ serikat buruh,” tegas dia.

Adapun untuk pelaksanaan aksi di Gedung DPR RI, estimasi massa diperkirakan mencapai 100.000 buruh.

“Jumlah massa 100.000 orang dari pukul 10.00 WIB sampai 12.00 WIB, ada 15 tuntutan kepada DPR RI,” imbuh dia.