Partai Buruh Pastikan Bayar Sewa JIS, Said Iqbal: Bahkan Kami Akan Bayar Uang Jaminan

Said mengatakan, pihaknya sudah biasa membayar lebih dahulu uang jaminan dan menggunakan stadion besar untuk mengadakan kegiatan yang melibatkan massa banyak.

“Kita bayar kalau menggunakan JIS sesuai peruntukannya, bahkan kami akan membayar uang jaminan, itu biasa di GBK, Istora, di Sport Mal Kelapa Gading, itu biasa, itu namanya ada uang jaminan,” kata Said dalam konferensi pers virtual, dikutip dari Youtube Bicaralah Buruh, Senin (25/4/2022).

Terkait rencana penggunaan JIS, Said menyindir Waki Gubernur DKI Jakaeta Ahmad Riza Patria dan dua orang anggota fraksi DPRD DKI Jakarta.

Ia meminta supaya Riza dan dua anggota fraksi DPRD DKI Jakarta jangan antipati perihal rencana Partai Buruh menggunakan JIS.

Menurut Said, stadion besar di Indonesia, bahkan dunia sudah biasa menggelar kegiatan yang melibatkan massa banyak.

Selain diperuntukkan untuk kegiatan olahraga seperti sepak bola, kata Said, stadion juga dioperasikan untuk kegiatan di luar kegiatan olahraga.

Misalnya, konser musik hingga perhelatan pertemuan akbar.

“Jadi tolong anggota DPRD DKI, dua partai yang sudah bereaksi, kok ketakutan, kok sensitif. Itu hal biasa diadakan di satu pertemuan besar di stadion di luar pertandingan sepak bola,” tegas dia.

Diberitakan, Partai Buruh akan menggunakan JIS sebagai sarana perayaan May Day 2022.

Terkait rencana tersebut, Riza menyatakan akan mempelajari usulan rencana penggunaan JIS.

"Nanti kita akan pelajari apakah dimungkinkan atau tidak," ujar Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/4/2022).

Riza mengatakan, setiap permintaan dari masyarakat akan dipertimbangkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan akan dipelajari lebih lanjut.

Namun, Riza menekankan bahwa penyampaian pendapat di mana pun, baik di JIS atau di tempat lain, tetap harus mengikuti jumlah orang yang ditentukan di masa pandemi Covid-19.

Terlebih pengumpulan masa dalam jumlah masa yang banyak, kata Riza, berpotensi mengganggu pelayanan publik.

"Kita khawatir kalau ada pengumpulan masa yang banyak yang berlebihan, itu dapat mengganggu pelayanan publik, mengganggu ketertiban, dan takut disusupi oleh kepentingan lainnya," kata dia.