Salin Artikel

[POPULER NASIONAL] Gerindra Ungkap Alasan Prabowo Masuk Kabinet Jokowi | KSAL Perintahkan Tangkap Pengekspor Minyak Sawit

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita tentang pesan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani soal keputusan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk bergabung ke kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadi yang banyak dibaca pada Minggu (24/4/2022) kemarin.

Selain itu, berita tentang Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono yang memerintahkan seluruh anak buahnya supaya menangkap pihak-pihak yang melakukan ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah juga menjadi berita yang cukup banyak dibaca.

1. Gerindra: Pak Prabowo Tidak Mau Bangsa Ini Terbelah, Tak Mungkin Perbedaan 01 dan 02 Terus Dipelihara...

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, sebagai negara besar, Indonesia harus memiliki pemimpin yang menjunjung tinggi persatuan. Ia menekankan, untuk menjaga persatuan, semua pihak tidak boleh cepat tersinggung, apalagi dengan mementingkan harga diri dan kepentingan pribadi.

Menurutnya, hal tersebut yang membuat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memilih untuk menjaga persatuan bangsa usai Pilpres 2019 dengan bergabung ke kabinet Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Pembelahan yang mengancam persatuan bangsa amatlah nyata dan Pak Prabowo tidak mau bangsa ini terbelah, apalagi sampai terjadi pertumpahan darah. Karena itu, beliau memutuskan untuk menjaga persatuan ini dengan bersama-sama membangun pemerintah di bawah kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin," kata Muzani saat menghadiri acara silaturahmi dengan ulama, pimpinan ormas, akademisi, dan cendekiawan masyarakat Jawa Barat di Gedung Yayasan Darul Hikam, Bandung, Sabtu (23/4/2022).

Muzani mengatakan, meski keputusan tersebut tidak populer dan sering disalahpahami, langkah tersebut adalah harga sebuah persatuan sehingga suasana kondusif terjadi sampai sekarang. Apalagi, lanjutnya, ketika Indonesia menghadapi pandemi Covid-19, kerukunan dan kebersamaan sangat dirasakan.

"Pemimpin-pemimpin kita terdahulu telah memberi teladan penting dalam menjaga persatuan bangsa. Sebagai contoh, Bung Karno memilih meninggalkan Istana Bogor daripada melawan rezim Orde Baru ketika itu, meskipun kekuatan Soekarnois amatlah memungkinkan untuk melawan," ujarnya.

Di samping itu, Muzani mengatakan, Jawa Barat telah memberi dukungan yang sangat berarti kepada Prabowo maupun Gerindra dalam Pileg dan Pilpres 2019. Sehingga, tanggung jawab Gerindra dalam menjaga komunikasi antara masyarakat Jawa Barat harus tetap terjaga.

"Kami yakin kedewasaan masyarakat Jawa Barat dalam menerima kenyataan politik akan mengutamakan persatuan bangsa di atas segala-galanya, meskipun pada awalnya keputusan itu mendapat pro dan kontra," ucapnya.

Lebih lanjut, Muzani mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat Jawa Barat kepada Prabowo selama Pilpres 2019. Namun, ia menekankan, perbedaan pilihan politik tersebut tidak mungkin untuk terus dipelihara.

"Tidak mungkin perbedaan antara 01 dan 02 itu terus dipelihara, karena kita harus menyongsong masa depan. Keputusan itu diambil Pak Prabowo semata-mata hanya untuk menjaga persatuan kesatuan rakyat dan bangsa dan itu kita rasakan sampai saat ini," pungkasnya.

2. KSAL Perintahkan Jajarannya Tangkap Kegiatan Ekspor Minyak Sawit

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono memerintahkan seluruh unsur operasi jajaran TNI AL untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan secara ketat, serta menangkap jika menemukan kegiatan ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit.

Dikutip dari Antara, perintah KSAL tersebut untuk menindaklanjuti keputusan Presiden RI Joko Widodo yang melarang ekspor bahan baku minyak goreng terhitung sejak 28 April 2022.

Sebelumnya pada Rapim TNI AL 3 Maret 2022, Yudo juga telah menekankan agar mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural dengan loyalitas tegak lurus.

Pada 10 April 2022, TNI Angkatan Laut telah berhasil menangkap dua kapal asing berbendera Malaysia, TB Ever Sunrise GT 882 dan TK Ever Carrier GT 98 yang mengangkut muatan 1.799.959 metric ton (MT) palm acid oil (PAO) ilegal di perairan Bengkalis, Riau.

Penangkapan dilakukan oleh KRI Sigurot-864 saat dua kapal tersebut berlayar dari Dumai menuju Johor, Malaysia tanpa dilengkapi dokumen yang sah. PAO atau lebih dikenal minyak kotor (miko) adalah hasil sampingan dari proses penyulingan minyak kelapa sawit.

Perlu diketahui, palm acid oil merupakan produk turunan kelapa sawit yang biasanya digunakan sebagai bahan bakar, pakan ternak, bahan pembuatan sabun, dan untuk produksi distilled fatty acid. Disinyalir, penyelundupan minyak ataupun bahan baku minyak ke luar negeri menjadi penyebab kelangkaan minyak goreng dan tingginya harga bahan pokok di tanah air beberapa waktu belakangan ini.

Permasalahan ini menjadi perhatian serius pemerintah termasuk TNI AL.

"Dengan adanya kebijakan pemerintah terkait larangan ini dan perintah KSAL, maka seluruh jajaran TNI AL akan makin mengintensifkan pengawasan dan pengamanan seluruh aktivitas di laut terhadap penyelundupan minyak maupun tindak pelanggaran dan kejahatan lainnya," tulis Dispenal.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengumumkan bahwa Indonesia melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya yang diberlakukan mulai Kamis, 28 April 2022, hingga batas waktu yang belum ditentukan. Hal itu diambil sebagai Keputusan Presiden setelah memimpin rapat yang diikuti jajaran menteri untuk membahas terkait pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, demikian disampaikan Presiden dalam pernyataan yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Jumat (22/4/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/25/05451851/populer-nasional-gerindra-ungkap-alasan-prabowo-masuk-kabinet-jokowi-ksal

Terkini Lainnya

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke