Usulan RUU Keamanan Siber, BSSN sampai BIN Harus Dilibatkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo supaya Indonesia segera mempunyai Rancangan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Siber (RUU KKS) menuai dukungan. Namun, penyusunan beleid itu harus melibatkan sejumlah lembaga yang tugasnya bakal saling terkait supaya tidak tumpang tindih di kemudian hari.

Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat keamanan siber Pratama Dahlian Persadha. Menurut dia ada enam lembaga yang harus dilibatkan dalam merancang RUU itu.

"Kendala utama UU KKS adalah bagaimana mengkonsolidasikan lembaga-lembaga yang mengurusi pertahanan, keamanan dan intelijen agar tugasnya tidak saling tumpang tindih," ujar Pratama saat dihubungi Kompas.com, Minggu (24/4/2022).

Pratama mengatakan, RUU keamanan dan pertahanan siber akan bersifat lintas sektoral, baik dari sisi pelaksanaan maupun pembentukan regulasi.

"Memang UU KKS ini yang leading issue-nya adalah BSSN karena terkait keamanan siber. Jadi UU KKS ini bisa memperkuat tugas dan wewenang BSSN," ucap Pratama.

Namun pada penyusunannya harus banyak berkoordinasi juga dengan lembaga lain seperti BIN, Kominfo, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan dan TNI. Karena ada rencana memasukkan pasal kewenangan menindak misalnya atau adanya tugas intelijen di wilayah siber, karena itu perlu melakukan diskusi lebih lanjut dengan lembaga negara lainnya agar UU tidak tumpang tindih.

UU KKS harus benar-benar komprehensif melibatkan semua pihak dalam penguatan pertahanan siber nusantara karena secara umum kita menganut pertahanan semesta yang wajib melibatkan semua warga negara dan sumber daya nasional.

Bambang Soesatyo pada 13 April 2022 lalu menyatakan sudah saatnya Indonesia perlu memiliki undang-undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber Nasional.

Keberadaan UU itu untuk memperkuat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta mengantisipasi ancaman kejahatan siber dan penyalahgunaan data.

"BSSN perlu diperkuat. Indonesia perlu segera memiliki Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber Nasional," kata Bambang Soesatyo saat itu.

Selama ini, payung hukum BSSN hanyalah berdasarkan kepada UU 1/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU 19/2016, PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Perpres 28/2021 tentang BSSN.

Melalui serangan siber, kata Bambang, sebuah negara bisa membuat jaringan telekomunikasi dan internet di negara lain mati total, digital perbankan kacau, radar militer maupun penerbangan sipil tidak bisa digunakan.

"Bahkan lebih mengerikan, alat tempur seperti pesawat dan kapal selam di kendalikan dari luar negeri untuk melakukan serangan seperti melempar bom tanpa bisa dikendalikan oleh pihak kita," ujar Bambang.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, selain kebutuhan akan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber Nasional, Indonesia juga perlu memiliki single identity number. Di dalamnya tidak hanya memuat database kependudukan seperti nama, jenis kelamin, alamat, dan hal dasar lainnya, melainkan juga terintegrasi dengan pajak dan kesehatan (BPJS).

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu peran BSSN, khususnya dalam mengamankan data dari berbagai serangan siber yang dilancarkan oleh para pihak tidak bertanggung jawab.

Bambang menuturkan, dengan memiliki single identity number, Indonesia akan mendapatkan banyak manfaat. Antara lain, mengatasi masalah yang timbul akibat tersegmentasinya data penduduk di berbagai kementerian/lembaga.

"Lalu, sebagai instrumen monitoring tingkat kepatuhan warga dalam memenuhi hak dan kewajiban-nya seperti pajak, hingga berkontribusi dalam memberikan informasi detail mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat," tutur Bambang.