Laksana Direktur Senyampang Jenderal, Elegi Raibnya Minyak Goreng

Tidak ada yang menyangka, seorang suami dan empat orang anak akan kehilangan sosok seorang ibu yang wafat karena antre minyak goreng.

Rita Ariyani (49), warga Samarinda, Kalimantan Timur meninggal dunia setelah mengantre berjam-jam di pusat grosir untuk mendapatkan minyak goreng, Minggu (13/3/2022).

Perjuangan Rita untuk mendapatkan minyak goreng terbilang gigih. Usai berkeliling ke beberapa swalayan setempat untuk membeli minyak goreng, namun gagal mendapatkannya, Rita akhirnya ikut mengantre di salah satu pusat grosir yang berada di Jalan AW Syahranie, Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Ulu.

Rita sempat dibawa ke RSUD AW Syahranie untuk mendapatkan perawatan, namun dua hari berselang, Rita akhirnya meninggal dunia pada Selasa (15/3/2022).

Diduga Rita kelelahan akibat mencari hingga mengantre berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng (Kompas.com, 17/03/2022).

Beberapa bulan terakhir ini, wajah kehidupan “wong cilik” di tanah air begitu mirip dengan Sri Lanka dan negara-negara miskin di Benua Afrika sana.

Puluhan warga harus rela mengantre dalam barisan panjang hanya untuk mendapatkan “minyak goreng”.

Pemandangan warga “mengular” berjam-jam untuk memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau, menjadi galib ditemui dimana-mana.

Mengular walau bukan ular. Minyak goreng begitu dicari. Kosong melompong dideretan rak-rak di berbagai toko swalayan dan lenyap di pasar-pasar.

Belum lagi derita pengusaha kecil dan mikro, yang jenis usahanya sangat bergantung dengan minyak goreng.

Penjual gorengan, warung tegal di pinggir kampung, penjual kerupuk, hingga usaha katering rumahan sangat terpukul dengan kelangkaan minyak goreng di pasaran.

Bagi keluarga berekonomi mapan, tentu masalah tirisnya minyak goreng tidak begitu masalah. Ada minyak goreng jenis lain yang berharga mahal seperti minyak zaitun atau mengalihkan pola memasak dengan air friyer.

Tetapi bagi keluarga berekonomi “megap-megap” ketidakhadiran minyak goreng di dapur adalah malapetaka.

Dan hal ini tidak dirasakan oleh petinggi-petinggi di republik ini, apalagi para pejabat di kementerian yang mengurusi perdagangan.

Bahkan “topik” minyak goreng dijadikan tuntutan aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah elemen buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) dan Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) di Gedung DPR/MPR hari Kamis kemarin (21/4/2022).

Salah satu tuntutan pengujuk rasa adalah turunnya harga minyak goreng, pengusutan kasus mafia minyak goreng dan meminta menteri perdagangan untuk mundur (Kompas.com, 21/04/2022).

Politisi sibuk memaki dan menyalahkan tata niaga dan alur produksi minyak goreng.

Pemerintah juga kelimpungan mencari akar penyebab raibnya minyak goreng di negeri yang berlimpah tumbuh pohon sawit.

Sementara menteri yang mengurusi perdagangan, menyebut ada mafia tanpa bisa merujuk siapa mafianya.

Ibarat maling teriak maling, ternyata maling itu pernah “berbisik” kepada sang menteri saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (17/3/2022).

Sang direktur jenderal berbisik soal calon tersangka mafia minyak goreng kepada pak menteri usai anggota DPR “mengejar” pertanggungjawaban kementerian perdagangan soal kelangkaan minyak goreng di pasaran.

Kelangkaan minyak goreng di pasaran dalam beberapa bulan terakhir ini seakan menjadi misteri karena publik tidak kunjung mendapat jawaban “apa penyebabnya”.

Justru karut marut tersebut mulai menemui titik terang usai Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengumumkan beberapa tersangka atas dugaan penyelewengan fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Jakarta (19/4/2022).

Penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung tentu sudah melalui pertimbangan hukum yang matang, yakni adanya dua alat bukti yang sah.

Pertama, adanya permufakatan antara pemohon dan pemberi izin untuk fasilitas persetujuan ekspor.

Kedua, dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat (Cnbcindonesia.com, 19 April 2022).

Keberanian Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk membongkar kasus permainan izin ekspor minyak sawit mentah yang melibatkan pejabat eselon satu kementerian dan kalangan swasta, layak diacungi jempol.

Tim kejaksaan berhasil mengurai aspek administrasi perizinan hingga menemukan celah hukum pidana yang dilanggar juga cukup jeli.

Tentunya kita berharap, akhir dari muara kasus ini tidak berhenti di level direktur jenderal saja.

Jika memang ada bukti lain, maka harus “berani” mengungkap aktor intelektual bejat yang tega mempermainkan penderitaan wong cilik.

Seperti yang diduga, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengaku sangat terkejut sekaligus prihatin dengan ulah salah satu anak buahnya yang terjerat kasus korupsi perizinan ekspor minyak sawit mentah.

Pihaknya juga mendukung langkah Kejaksaan Agung untuk mengurai dengan terang benderang kasus tersebut dan berjanji untuk kooperatif (Kompas.com, 22/04/2022).

Laksana Direktur Senyampang Jenderal

Kolom ini sengaja saya beri judul “laksana direktur tetapi kebetulan jenderal” untuk menarasikan secara tersirat dan tersurat keprihatinan akan jabatan tinggi seseorang yang diberi amanah oleh negara ternyata “njelehi”.

Posisi direktur jenderal adalah unsur pelaksana pada kementerian yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidangnya.

Direktur jenderal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada menteri. Direktur jenderal adalah jabatan struktural eselon I A atau jabatan pimpinan tinggi madya.

Direktur jenderal menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan di bidangnya; pelaksanaan kebijakan di bidangnya; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidangnya; pelaksanaan administrasi serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.

Tidak semua orang bisa menapak di posisi jabatan direktur jenderal selain kapabilitas dan kapasitasnya yang mumpuni.

Beberapa sahabat saya meraih posisi direktur jenderal karena dedikasi dan loyalitasnya yang terentang lama.

Dikenal pandai saat kuliah di Universitas Indonesia (UI), aktif di organisasi kemahasiswaan dan kritis sehingga saya pun tidak heran ketika sahabat saya ini menjabat dirjen hingga beberapa periode sampai saat ini.

Ada pula sahabat saya didapuk menjadi direktur jenderal karena latar belakang afiliasi politiknya.

Kebetulan di pemilihan presiden kemarin, sempat bergabung di tim sukses calon presiden yang menang.

Selain latar belakangnya yang praktisi, jenjang akademisnya juga moncer dan alumni UI pula sehingga saya tetap menganggapnya kapabel.

Masih dari sahabat saya yang menjabat direktur jenderal. Tanggungjawabnya begitu besar dan medan tugasnya cukup berat karena yang dihadapinya adalah mafia.

Sahabat saya ini tahan uji sehinga profil kesehariannya masih sama dengan saat berkuliah dulu.

Saya begitu salut, di balik kesuksesannya dia tidak melupakan kampung halamannya. Didirikan rumah baca untuk mendorong kawula muda di kampungnya agar bisa mengetahui jendela pengetahuan.

Tidak hanya di tempat asalnya, di sekitar kediamannya sahabat saya ini juga membuka taman bacaan di saat anak muda tengah “getol-getolnya” ketagihan gawai.

Sementara untuk direktur jenderal yang tersangkut kasus minyak goreng, saya hanya bisa membathin begitu disia-siakannya tiga jabatan “lumayan” yang disandangnya.

Selain sebagai direktur jenderal, tersangka atas dugaan penyelewengan fasilitas ekspor minyak sawit mentah itu juga menjabat Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) serta Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III.

Dari kasus ini menunjukkan betapa orang yang memiliki kemampuan seperti direktur jenderal ini “sepertinya” di republik ini begitu langka sehingga harus ada perangkapan jabatan.

Rangkap jabatan ini baru terungkap ke publik usai kasus ini terkuak. Seolah nalar sehat kita begitu dipermainkan dengan pemberian jabatan yang “ugal-ugalan” di republik ini.

Yang lebih mencengangkan lagi, begitu “rendahnya” total kekayaan yang dimiliki oleh direktur jenderal yang merangkap dua jabatan lain tersebut.

Dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2020, sang direktur jenderal ini “hanya” memiliki total kekayaan sebesar Rp 4,4 miliar.

Kendaraan yang dimilikinya pun, cuma dua unit. Satu mobil seharga Rp 435 juta dan motor senilai Rp 10,5 juta.

Besaran hutangnya pun di 2020 mencapai Rp 248 juta. Sungguh “miris” untuk selevel pejabat dengan kedudukan sebagai direktur jenderal yang merangkap jabatan lain (Kompas.com, 20/04/2022).

Mungkin pak direktur jenderal ini harus berguru dengan kegigihan Kepala Sekolah SMKN 5 Kota Tangerang, Banten Nurhali yang memiliki total kekayaan senilai Rp 1,6 triliun.

Walau Nurhali bukan seorang direktur jenderal yang juga merangkap komisaris sebuah BUMN, pegawai negeri sipil ini memiliki dua kendaraan roda empat dan satu kendaraan roda dua.

Secara jujur dan terbuka, Nurhali menyebut sebagian besar kekayaannya berupa tanah warisan yang tersebar di kota dan kabupaten Tangerang serta Jakarta Utara.

Nurhali tidak pernah menutupi kekayaannya dan mencantumkan semua yang dia miliki tanpa ada yang disembunyikan. Apalagi “ditilep”.

“Kesedihan hanya tontonan, bagi mereka yang diperkuda jabatan” – Iwan Fals