Epidemiolog Usul Pemerintah Akhiri Kebijakan PPKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono mengusulkan agar pemerintah menghapus kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

PPKM selama ini diterapkan di seluruh Indonesia sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19.

"PPKM tidak lagi menjadi efektif untuk mengendalikan pandemi," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Rabu (20/4/2022).

Pandu mengatakan, indikator penerapan PPKM di antaranya adalah kenaikan kasus Covid-19, angka kematian Covid-19, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit dan cakupan vaksinasi.

Saat ini, kata dia, kasus Covid-19 sudah mengalami penurunan, cakupan vaksinasi cukup tinggi bahkan pemerintah memberikan pelonggaran di seluruh kegiatan masyarakat.

"Dan dari hasil sero survei ternyata kadar antibodi masyarakat cukup tinggi. Ini melegakan, kita meniadakan larangan mudik, jadi tidak ada pengetatan sebenarnya, kalau diketatkan lucu juga sehari-hari seperti tidak ada PPKM, jadi tidak berwibawa lagi, tidak efektif lah," ujarnya.

Menurut Pandu, pemerintah bisa memfokuskan penanganan pandemi Covid-19 pada program vaksinasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait protokol kesehatan, terutama memakai masker.

Lebih lanjut, Pandu mengatakan, usulan penghapusan PPKM tersebut belum disampaikannya secara resmi kepada pemerintah. Namun, ia meyakini usulan tersebut akan dibahas dalam rapat antar kementerian/lembaga.

"Secara resmi belum (disampaikan kepada pemerintah), tapi kelihatannya kita harus fokus ke sana, pelan-pelan, belum ada rapat lagi dengan pemerintah, nanti kalau habis lebaran kita akan lebih fokus memikirkan ini. PPKM kan ranah lintas kementerian/lembaga," ucap dia.