JAKARTA, KOMPAS.com - Penetapan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng seolah menjadi ironi.
Pasalnya, Kemendag sebelumnya lantang berteriak soal dugaan mafia minyak goreng.
Ternyata, dugaan korupsi muncul dari dalam tubuh kementerian itu sendiri.
Penetapan Indrasari sebagai tersangka diumumkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pada Selasa (19/4/2022).
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, Indrasari telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan persetujuan ekspor komoditi crude palm oil (CPO) dan produk turunannya ke Permata Hijau Group Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas.
Padahal, ketiga perusahaan itu belum memenuhi syarat domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) untuk diberi izin persetujuan ekspor.
Bisikan mafia minyak goreng
Pertengahan Maret lalu, Kemendag sempat gembar-gembor soal mafia minyak goreng.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (17/3/2022), Mendag Muhammad Lutfi mengungkap bahwa ada pihak yang mengalihkan minyak subsidi ke minyak industri dan mengekspor minyak goreng ke luar negeri.
Pihak-pihak ini juga mengemas ulang minyak goreng agar bisa dijual dengan harga yang tak sesuai harga eceran tertinggi (HET).
Mereka itulah yang Lutfi sebut sebagai mafia minyak goreng.
"Ada orang-orang yang tidak sepatutnya mendapatkan hasil dari minyak goreng ini. Misalnya minyak goreng yang seharusnya jadi konsumsi masyarakat masuk ke industri atau diselundupkan ke luar negeri," kata Lutfi kala itu.
Dalam rapat tersebut, Lutfi sempat menjanjikan bahwa tersangka mafia minyak goreng akan diumumkan empat hari setelah rapat atau Senin (21/3/2022).
Janji soal tersangka mafia minyak goreng itu disampaikan Lutfi setelah mendapat bisikan dari Indrasari Wisnu Wardhana yang kini justru ditetapkan sebagai tersangka.
"Jadi, Pak Ketua, saya baru dikasih tau oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon tersangkanya," ucap Lutfi.
Lutfi mengaku telah memberikan data terkait praktik mafia minyak goreng ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri agar dapat diproses hukum.
Kendati demikian, hingga waktu yang dijanjikan oleh Mendag, tidak ada satu pun tersangka mafia minyak goreng yang diumumkan.
Pihak kepolisian justru bertanya-tanya mengenai pernyataan Lutfi. Berbeda dari Kemendag, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim kala itu mengaku belum menerima data dan temuan soal dugaan mafia minyak goreng.
Selang satu bulan, tersangka korupsi minyak goreng justru diumumkan datang dari internal Kemendag sendiri.
Tiga tersangka lainnya
Selain Indrasari, Kejagung juga menetapkan 3 tersangka lainnya dari pihak swasta. Mereka yakni SMA, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau.
Lalu, Parulian Tumanggor (PT) yang merupakan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, serta Togar Sitanggang (TS) selaku General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, keempatnya langsung ditahan di rumah tahanan (rutan) selama 20 hari ke depan.
Para tersangka diduga melanggar Pasal 54 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) huruf a b e dan f Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
Kemudian, melanggar tiga ketentuan Bab II huruf A angka (1) huruf b, juncto Bab 2 huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO.
Kemudian, juga disangkakan melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 jo Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi kebutuhan Dalam Negeri dan Harga Penjualan di Dalam Negeri.
Respons Mendag
Atas penetapan tersangka ini, Mendag Lutfi telah angkat bicara. Lutfi mengatakan, pihaknya tetap dan terus mendukung proses hukum yang dilakukan Kejagung atas kasus ini.
"Kementerian Perdagangan mendukung proses hukum yang tengah berjalan saat ini. Kementerian Perdagangan juga siap untuk selalu memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum," kata Lutfi melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (19/4/2022).
Lutfi mengaku selalu meminta jajarannya untuk memberikan pelayanan perizinan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan.
Oleh karenanya, Lutfi menegaskan bahwa dirinya mendukung proses hukum yang berlaku jika terbukti terjadi penyalahgunaan wewenang.
"Saya telah menginstruksikan jajaran Kemendag untuk membantu proses penegakan hukum yang tengah berlangsung karena tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian negara dan berdampak terhadap perekonomian nasional serta merugikan masyarakat," kata dia.
Namun demikian, saat ditanya lebih lanjut apakah sosok mafia minyak goreng yang sempat dijanjikan adalah Indrasari Wisnu Wardhana atau bukan, Lutfi tak memberikan jawaban.
https://nasional.kompas.com/read/2022/04/20/11142461/dirjen-kemendag-pernah-bisikkan-soal-mafia-minyak-goreng-ke-mendag-kini