Salin Artikel

Bantah Penunjukan Maudy Ayunda sebagai Jubir Presidensi G20 Hanya Gimik, Menkominfo: Itu Bukan "Tempelan"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate membantah penunjukan Maudy Ayunda sebagai juru bicara Presidensi G20 Indonesia hanya gimik belaka.

Penujukan Maudy, kata Johnny, telah melalui serangkaian pertimbangan.

"Itu bukan tempel-tempelan, itu sungguh-sungguh itu, terkait substansi," katanya kepada Kompas.com, Selasa (19/4/2022).

Terkait sejumlah pihak yang menyebut Maudy tak kompeten mewakili wajah pemerintah di Presidensi G20, kata Johnny, sosok aktris dan penyanyi itu tak akan tampil sendiri.

Presiden Joko Widodo tetap menjadi juru bicara utama Presidensi G20 Indonesia yang akan menyampaikan informasi dan pesan terkait kebijakan dan hasil pertemuan-pertemuan forum dunia ini.

Di luar presiden, masih ada banyak menteri yang bakal bertindak menjadi juru bicara. Misalnya, terkait penyelenggaraan kegiatan Sherpa Track, berwenang untuk bicara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Wakil Menteri Luar Negeri.

Lalu, terkait Finance Track, bakal banyak disampaikan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

Kemudian, terkait dengan penyelenggaraan kegiatan, akan banyak disampaikan oleh Menteri Kooordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Johnny mengatakan, Maudy Ayunda ditunjuk untuk melengkapi juru bicara utama Presidensi G20, baik presiden maupun para menteri.

"Kan nggak bisa presiden, menko, lalu menteri-menteri, gubernur Bank Indonesia itu setiap saat menyampaikan yang terkait dengan substansi," ujar Johnny.

"Saya ditunjuk sebagai ketua bidang media dan komunikasi (Presidensi G20), saya memilih, mencari, siapa yang bisa menambah, melengkapi juru bicara G20 dengan segmentasinya masing-masing. Kan bukan dia sendiri jadi juru bicara juga," tuturnya.

Penunjukan Maudy sebagai juru bicara, kata Johnny, agar komunikasi pemerintah ke masyarakat terkait Presidensi G20 lebih intens.

Nantinya, Maudy akan menyampaikan substansi Presidensi G20 secara periodik, baik secara mingguan atau 2 mingguan.

Namun demikian, Johnny menegaskan, sebagai juru bicara Maudy tidak akan menyampaikan pandangan pribadinya, melainkan yang terkait substansi kegiatan.

"Misalnya bertanya soal Ukraina, kok bertanya ke Maudy, itu kan kebijakannya ada di tingkat lain, di tingkat presiden atau di tingkat menteri luar negeri atau di tingkat menteri-menteri. Kok tanyanya sama Maudy. Itu yang perlu dipahami," ucap Johnny.

Selain itu, lanjut Johnny, penunjukan Maudy sebagai juru bicara juga bertujuan untuk menjangkau kalangan anak muda supaya lebih memahami hal-hal terkait Presidensi G20 Indonesia.

Sosok Maudy dinilai sebagai milenial yang cukup pintar karena latar belakang pendidikannya di Inggris dan Amerika di bidang ekonomi dan politik.

Oleh karenanya, Johnny membantah bahwa penunjukan Maudy sebagai juru bicara Presidensi G20 Indonesia hanya sekadar gimik belaka.

"Ada nggak yang lain siapa yang kompeten, yang hebat, yang paling top di dunia menjadi juru bicara. Jangan ada yang bilang gimik," tandas Johnny.

Sebagaimana diketahui, penunjukan Maudy Ayunda sebagai juru bicara pemerintah dalam Presidensi G20 Indonesia menuai polemik.

Sebagai wajah Indonesia di dunia internasional, pengalaman dan kapabilitas aktris serta penyanyi berusia 27 tahun itu dipertanyakan.

Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga Irfan Wahyudi kepada Bloomberg menyebut, kendati penunjukan Maudy terbilang masuk akal untuk menjangkau anak muda, namun, Indonesia butuh sosok yang lebih representatif.

"Dalam hal ini, penggunaan anak muda akan dilihat sebagai gimik, bukan sebagai fungsi strategis," katanya, Senin (18/4/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/19/11455581/bantah-penunjukan-maudy-ayunda-sebagai-jubir-presidensi-g20-hanya-gimik

Terkini Lainnya

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Nasional
Kasus Pengemudi Fortuner Pakai Palsu Pelat TNI: Pelaku Ditangkap, Dilaporkan ke Puspom dan Bareskrim

Kasus Pengemudi Fortuner Pakai Palsu Pelat TNI: Pelaku Ditangkap, Dilaporkan ke Puspom dan Bareskrim

Nasional
Saat Eks Ajudan SYL Bongkar Pemberian Uang dalam Tas ke Firli Bahuri...

Saat Eks Ajudan SYL Bongkar Pemberian Uang dalam Tas ke Firli Bahuri...

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Nasional
Soroti Kasus 'Ferienjob', Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Soroti Kasus "Ferienjob", Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Nasional
Mengkaji Arah Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

Mengkaji Arah Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke