JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas publik tak tahu ratusan wilayah akan kehilangan pejabat deninitifnya pada tahun 2022 dan 2023.
Hasil itu ditemukan dalam jajak pendapat Litbang Kompas yang dilakukan 7-12 Maret 2022 yang melibatkan 1.002 responden di seluruh Tanah Air berusia 17 tahun atau lebih.
“Hasil jajak pendapat mendapati 66,1 persen responden mengaku tidak tahu akan kekosongan pejabat definitif di ratusan daerah jelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” sebut peneliti Litbang Kompas Eren Marsyukrilla dikutip dari Harian Kompas, Senin (18/4/2022).
Adapun para pejabat di 272 daerah seperti gubernur, bupati dan wali kota yang dipilih masyarakat akan diganti dengan penjabat yang ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Mayoritas publik pun tak yakin pemilihan penjabat terbebas dari kepentingan politik. Keraguan itu ditunjukan oleh 38,3 persen responden.
Diduga, lanjut Eren, keraguan itu muncul karena sebanyak 56,5 persen menilai penunjukan penjabat oleh Kemendagri belum transparan.
“Rasa ketidakyakinan memang akan menebal ketika pengisian penjabat kepala daerah terkesan tertutup dan berjarak dengan masyarakat,” papar dia.
Eren menyebut, penunjukan penjabat tak bisa hanya menjadi konsumsi elite. Masyarakat harus dilibatkan dengan menunjukan keterbukaan dalam proses penunjukannya.
“Dengan demikian pemerintah perlu melihat jeli pengisian penjabat ini sebagai agenda yang mutlak, harus tersosialisasi apik kepada masyarakat,” tuturnya.
Diketahui sebanyak 24 gubernur, 248 bupati dan wali kota bakal habis masa jabatannya jelang tahun 2024.
Dari jumlah itu sebanyak 101 kepala daerah akan lengser dari kursi kepemimpinannya pada tahun ini.
Beberapa diantaranya seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman, Gubernur Sulawesi Barat Muhammad Ali Baal Masdar dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.
Sampel survei ini diambil secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di masing-masing provinsi.
Tingkat kepercayaannya mencapai kurang lebih 95 persen dengan margin of error kurang lebih 3,10 persen dalam penarikan sampel sederhana.
https://nasional.kompas.com/read/2022/04/18/05493361/survei-litbang-kompas-mayoritas-publik-tak-tahu-ratusan-wilayah-akan