Salin Artikel

Ketua DPD Nilai Luhut Bohong soal "Big Data" Penundaan Pemilu

Hal ini disampaikan La Nyalla merujuk pada hasil analisis Evello, platform pemantauan dan analisis digital, yang menunjukkan jumlah akun yang membicarakan pemilu di media sosial tidak mencapai 110 juta orang.

"Ya sudah saya katakan bohong," kata La Nyalla dalam acara public expose big data DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/4/2022).

La Nyalla pun mengimbau publik agar jangan takut dan tidak terpengaruh oleh pernyataan Luhut yang menurutnya sebuah kabar bohong.

Ia tak berkomentar panjang lebar saat ditanya apakah Luhut perlu dicopot dari jabatannya karena telah menyampaikan kebohongan.

"Saya hanya menyampaikan saja bahwa itu bohong. Perkara dia mau di-reshuflle atau itu, itu bukan urusan saya," kata La Nyalla.

Lebih lanjut, La Nyalla menyebutkan, public expose yang dilakukan DPD bersama Evello hari ini merupakan bagian dari keterbukaan informasi.

"DPD RI sejak dua tahun ini memang telah menggunakan big data untuk melakukan bacaan terhadap dinamika masyarakat pengguna media sosial di 34 provinsi di Indonesia," ujar dia.

Sementara itu, pendiri Evello Dudy Rudianto menjelaskan, ketika Luhut menyebut 110 juta masyarakat membicarakan pemilu, Evello mendapati bahwa percakapan mengenai pemilu 'hanya' melibatkan 693.289 akun di Twitter, Instagram, YouTube, dan TikTok.

"Ditarik ke belakang satu tahun pun yang membicarakan pemilu, apalagi penundaan pemilu, paling besar seperti itu. Jadi, jumlah 110 juta itu rasanya juga berlebihan ya, 1 juta saja enggak sampai," kata Dudy.

Adapun berdasarkan hasil analisis Evello, mayoritas publik (51,34 persen) memberikan reaksi negatif terkait isu big data Luhut.

Luhut mengeklaim mempunyai big data soal 110 juta rakyat menginginkan penundaan pemilu pada awal Maret lalu melalui wawancara di sebuah akun YouTube.

Statement Luhut itu kemudian kian membuat isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang sebelumnya sudah disuarakan sejumlah ketua umum parpol menjadi semakin kencang.

Berbagai pihak lantas mendesak Luhut untuk membuka data yang ia maksud. Namun, Luhut sejak awal menolak membuka data itu.

"Ya janganlah, buat apa dibuka?” tutur Luhut saat diwawancarai wartawan, 15 Maret 2022.

Meski enggan membuka big data tersebut, Luhut menegaskan bahwa ia tidak berbohong. Ia mengeklaim data tersebut benar-benar ada.

Ia menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut ataupun yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.

"Ya pasti adalah, masa bohong," kata Luhut.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/14/16594281/ketua-dpd-nilai-luhut-bohong-soal-big-data-penundaan-pemilu

Terkini Lainnya

Jemaah Haji Asal Padang Meninggal, Jatuh Saat Tawaf Putaran Ketujuh

Jemaah Haji Asal Padang Meninggal, Jatuh Saat Tawaf Putaran Ketujuh

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Bentuk Kementerian Khusus Mengurus Program Makan Bergizi Gratis

Prabowo Pertimbangkan Bentuk Kementerian Khusus Mengurus Program Makan Bergizi Gratis

Nasional
Densus 88 Kuntit JAM Pidsus, Hari-hari Penuh Tanya

Densus 88 Kuntit JAM Pidsus, Hari-hari Penuh Tanya

Nasional
Cegah Dehindrasi, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Terbiasa Minum Oralit

Cegah Dehindrasi, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Terbiasa Minum Oralit

Nasional
Tema Hari Lansia Nasional 2024 dan Sejarahnya

Tema Hari Lansia Nasional 2024 dan Sejarahnya

Nasional
Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Nasional
Pidato Megawati Kritisi Jokowi, Istana: Presiden Tak Menanggapi, Itu untuk Internal Parpol

Pidato Megawati Kritisi Jokowi, Istana: Presiden Tak Menanggapi, Itu untuk Internal Parpol

Nasional
Kader PDI-P Teriakkan Nama Jokowi, Saat Megawati Bertanya Penyebab Kondisi MK Seperti Saat Ini

Kader PDI-P Teriakkan Nama Jokowi, Saat Megawati Bertanya Penyebab Kondisi MK Seperti Saat Ini

Nasional
Megawati Singgung Pemimpin Otoriter Populis, Hukum Jadi Pembenar Ambisi Kekuasaan

Megawati Singgung Pemimpin Otoriter Populis, Hukum Jadi Pembenar Ambisi Kekuasaan

Nasional
Persilakan Rakyat Kritik Pemerintahannya, Prabowo: Tapi yang Obyektif

Persilakan Rakyat Kritik Pemerintahannya, Prabowo: Tapi yang Obyektif

Nasional
Garuda Indonesia Minta Maaf Usai Mesin Pesawat Pengangkut Jemaah Haji Rusak 2 Kali

Garuda Indonesia Minta Maaf Usai Mesin Pesawat Pengangkut Jemaah Haji Rusak 2 Kali

Nasional
Kembangkan Layanan Digital, Presiden Jokowi Akan Buka SPBE Summit 2024 dan Luncurkan GovTech Indonesia

Kembangkan Layanan Digital, Presiden Jokowi Akan Buka SPBE Summit 2024 dan Luncurkan GovTech Indonesia

Nasional
Pidato Megawati di Rakernas Dinilai Jadi Isyarat PDI-P Bakal Jadi Oposisi Prabowo

Pidato Megawati di Rakernas Dinilai Jadi Isyarat PDI-P Bakal Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Ketika Megawati Ungkap Isi Curhatnya pada Andika Perkasa soal TNI...

Ketika Megawati Ungkap Isi Curhatnya pada Andika Perkasa soal TNI...

Nasional
Jokowi Bagikan Sembako di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Jokowi Bagikan Sembako di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke