Menkeu: Defisit ABPN 2023 Akan Dirancang di Bawah 3 Persen

Menurutnya desain ini dilakukan agar jumlah kebutuhan untuk menerbitkan surat utang bisa diturunkan secara bertahap.

"Dari sisi utang yang akan kita kelola, akan mengalami tekanan dari sisi jumlah bunga utang maupun cicilan yang harus dibayar. Ini yang harus kita pertimbangkan sebagai bagian untuk mendesain APBN 2023 kembali menuju pada defisit di bawah 3 persen," ujar Sri Mulyani dalam keterangan pers usai rapat terbatas di Istana Negara, Kamis (14/4/2022).

Oleh karenanya, kebijakan fiskal 2023 akan terus difokuskan kepada mendukung pemulihan ekonomi, terutama untuk program prioritas yang telah ditetapkan presiden dan wakil presiden.

Antara lain, pembangunan kualitas SDM, membangun infrastruktur, mereformasi birokrasi, merevitalisasi industri dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.

Di sisi lain, APBN dari sisi fiskal akan melakukan reformasi di bidang pendapatan negara, belanja negara dan dari pembiayaan dengan membangun pembiayaan yang makin inovatif.

"Oleh sebab itu, untuk APBN 2023 kita masih akan terus mempertajam pada perhitungan belanja baik pusat maupun transfer ke daerah. Dan juga estimasi penerimaan negara," ungkap Sri Mulyani.

"Untuk sidang kabinet siang ini kami menyampaikan range tahun depan pendapatan negara diperkirakan mencapai 11,28-11,76 persen dari PDB. Ini berarti pada kisaran antara Rp 2.255,5 triliun hingga Rp 2.832,6 triliun," jelasnya.

Sementara itu, belanja negara tahun depan didesain pada kisaran 14,09 persen hingga 14,71 persen dari PDB.

Sehingga artinya belanja negara pada tahun depan berkisar antara Rp 2.818,1 triliun hingga Rp 2.979,3 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, belanja negara tersebut terdiri dari belanja pusat, yakni sebesar Rp 2.017 triliun-Rp 2.152 triliun dan transfer ke daerah yang akan berkisar antara Rp 800 triliun-Rp 826 triliun.

"Dengan belanja itu dan penerimaan tadi sudah disampaikan maka defisit APBN 2023 akan dirancang pada kisaran Rp 562,6 triliun-Rp596,7 triliun atau ini berarti 2,81 persen-2,95 persen dari PDB," ungkapnya.

"Ini artinya kita akan melaksanakan UU Nomor 2 Tahun 2020 di mana defisit APBN 2023 akan kembali di bawah 3 persen," lanjut Sri Mulyani.

Dia menambahkan, pada saat yang sama APBM akan tetap mendukung pemulihan ekonomi dan program-program pembamgunan nasional.