Salin Artikel

Bertemu Moeldoko, GMNI Tegaskan Dukung Pembangunan IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Arjuna Putra Aldino menyatakan dukungan terhadap pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu disampaikannya saat melakukan audensi dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (14/4/2022).

"Kami (GMNI) memandang perlu adanya IKN sebagai momentum perubahan. Kami mengusung gagasan pembangunan inklusif dan kolaboratif, dengan fokus pada isu penerimaan masyarakat lokal dan ekonomi biru," kata Arjuna dulansir dari siaran pers KSP.

Menanggapi hal itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak GMNI membangun narasi positif kepada publik tentang IKN.

Dia mengingatkan, pembangunan dan pemindahan IKN bukan hanya membangun dan memindahkan ibu kota baru secara fisik.

"Ada cita-cita besar dalam pembangunan dan pemindahan IKN, yakni transformasi berbagai bidang. Termasuk perubahan corporate culture dengan pendekatan digital, yang nanti ujungnya akan menjadi smart government, dan green economy," jelas Moeldoko.

"IKN ini sudah final, jangan digonjang-ganjing lagi," tegasnya.

Adapun audensi GMNI dengan Moeldoko, terkait agenda Rapimnas GMNI yang rencananya akan dilakukan pada 27 Juli 2022.

Rapimnas tersebut mengusung tema “Semangat Kenusantaraan Menuju Indonesia Maju” dan rencananya dihadiri 600 kader.

Turut hadir dalam audensi, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan RI Juri Ardiantoro, Tenaga Ahli Utama KSP Ali Monchtar Ngabalin, dan Joanes Joko.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/14/12500001/bertemu-moeldoko-gmni-tegaskan-dukung-pembangunan-ikn

Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke