Salin Artikel

Aturan Jam Kerja Menurut Undang-undang

Salah satunya adalah aturan jam kerja. Aturan jam kerja sangat berkaitan erat dengan hak dan kewajiban karyawan. Setiap industri memiliki aturan jam kerja yang berbeda-beda, tetapi aturan tersebut tetap harus mengacu dan tidak melanggar ketentuan dalam UU.

Aturan jam kerja pernah diatur melalui UU Nomor 1 Tahun 1951. Kini aturan jam kerja diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang kemudian mendapatkan penyesuaian melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Aturan Jam Kerja

Menurut UU No.1 Tahun 1951, pekerja tidak boleh menjalankan pekerjaan dalam satu hari lebih dari tujuh jam dan tidak boleh lebih dari 40 jam dalam seminggu.

Jika pekerjaan dijalankan di malam hari atau berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan tubuh, waktu kerja tidak boleh lebih dari 6 jam dalam sehari dan 5 jam dalam seminggu.

Saat ini, berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, perusahaan boleh memilih dua skema jam kerja seperti yang tercantum dalam pasal 77. Pilihan skema jam kerja tersebut adalah:

  • Skema kerja enam hari dalam seminggu:
    • Bekerja tujuh jam sehari atau 40 jam seminggu.
  • Skema kerja lima hari dalam seminggu:
    • Bekerja delapan jam sehari atau 40 jam seminggu.

Peraturan Waktu Istirahat

Pasal 10 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1951 menyebutkan bahwa setelah pekerja setelah bekerja empat jam terus menerus, mendapat kesempatan istirahat selama setengah jam atau 30 menit. Jam istirahat tidak termasuk jam bekerja.

Dalam satu minggu harus disediakan paling sedikit satu hari istirahat dan tidak boleh bekerja pada hari raya, kecuali pekerjaan yang sifatnya harus terus dijalankan pada hari-hari raya.

Sementara saat ini, pasal 79 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang diperbarui dengan UU Cipta Kerja, waktu istirahat terbagi menjadi dua, yaitu:

Istirahat antara Jam Kerja

Sama seperti peraturan dalam UU Nomor 1 Tahun 1951, setelah bekerja selama empat jam berturut-turut, maka pekerja wajib istirahat.

Durasi istirahat minimal setengah jam. Waktu istirahat ini tidak termasuk dalam jam kerja.

Istirahat Mingguan

Untuk skema kerja enam hari dalam seminggu, pekerja berhak libur satu hari.

Sementara, untuk skema kerja lima hari dalam seminggu, artinya pekerja berhak mendapatkan libur selama dua hari.

Aturan Jam Kerja Lembur

Ketentuan lembur juga diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 78 yang kemudian disesuaikan dalam UU Cipta Kerja. Berikut aturannya:

  • Waktu kerja lembur paling lama empat jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu.
  • Jika harus bekerja lembur, pekerja harus menyetujuinya.

Lebih jauh lagi, jam kerja lembur juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Berikut ketentuannya:

  • Lembur harus disetujui secara tertulis atau melalui media digital, dengan ketentuan:
    • Persetujuan tersebut berbentuk daftar pekerja yang lembur.
    • Daftar tersebut ditandatangani oleh pekerja dan perwakilan perusahaan yang bersangkutan.
  • Pekerja harus mendapat kesempatan istirahat secukupnya.
  • Kalau lembur dilakukan selama empat jam, perusahaan harus memberi makanan dan minuman kepada pekerja paling sedikit 1.400 kilokalori.

Referensi

  • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 NR. 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
  • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/14/02000031/aturan-jam-kerja-menurut-undang-undang

Terkini Lainnya

Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Nasional
Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Nasional
Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Nasional
Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Nasional
JK Sampaikan Duka Cita Wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

JK Sampaikan Duka Cita Wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

Nasional
PKS: Kami Berharap Pak Anies Akan Dukung Kader PKS Sebagai Cagub DKJ

PKS: Kami Berharap Pak Anies Akan Dukung Kader PKS Sebagai Cagub DKJ

Nasional
Pilih Bungkam Usai Rapat dengan Komisi X DPR soal UKT, Nadiem: Mohon Maaf

Pilih Bungkam Usai Rapat dengan Komisi X DPR soal UKT, Nadiem: Mohon Maaf

Nasional
Anggota DPR Cecar Nadiem soal Pejabat Kemendikbud Sebut Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier

Anggota DPR Cecar Nadiem soal Pejabat Kemendikbud Sebut Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier

Nasional
Jokowi Disebut Berpotensi Masuk Partai Lain Usai Bobby Gabung Gerindra

Jokowi Disebut Berpotensi Masuk Partai Lain Usai Bobby Gabung Gerindra

Nasional
Jokowi Minta Pembangunan Jalan-Jembatan Darurat di Daerah Terdampak Banjir Sumbar Segera Tuntas

Jokowi Minta Pembangunan Jalan-Jembatan Darurat di Daerah Terdampak Banjir Sumbar Segera Tuntas

Nasional
Kompolnas Yakin Polisi Bakal Bekuk 3 Buronan Pembunuhan “Vina Cirebon”

Kompolnas Yakin Polisi Bakal Bekuk 3 Buronan Pembunuhan “Vina Cirebon”

Nasional
Menkes Sebut Efek Samping Vaksin AstraZeneca Terjadi di Wilayah Jarang Kena Sinar Matahari

Menkes Sebut Efek Samping Vaksin AstraZeneca Terjadi di Wilayah Jarang Kena Sinar Matahari

Nasional
PKS Terbuka Usung Anies dalam Pilkada Jakarta 2024

PKS Terbuka Usung Anies dalam Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Singgung Sejumlah PTN Terkait UKT, Kemendikbud: Justru UKT Rendah Tetap Mendominasi

Singgung Sejumlah PTN Terkait UKT, Kemendikbud: Justru UKT Rendah Tetap Mendominasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke