Saat Jokowi Kembali Beri Penegasan soal Pemilu Usai Melantik Komisioner KPU-Bawaslu ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 pada Selasa (12/4/2022) .

Usai acara itu, presiden menyampaikan sejumlah harapan kepada kedua organisasi kepemiluan itu.

Jokowi meminta kedua lembaga dapat langsung bekerja cepat mempersiapkan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Saya harapkan anggota KPU dan Bawaslu yang baru saja saya lantik dapat segera bekerja, dapat segera tancap gas," kata Jokowi dalam keterangan video yang disampaikan dari Istana Negara, Selasa (12/4/2022).

"Langsung berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mempersiapkan Pemilu (pemilihan umum) dan Pilkada (pemilihan kepala daerah) serentak sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan pada tahun 2024," jelasnya.

Dia pun mengingatkan bahwa tahapan awal Pemilu 2024 dimulai pada 14 Juni 2022.

Jokowi menyebutkan, ini penting dilakukan karena untuk pertama kalinya kita akan menyelenggarakan pileg (pemilu legislatif), pilpres (pemilu presiden) dan pilkada dalam tahun yang sama.

"Sehingga KPU dan Bawaslu harus segera mempersiapkan semuanya secara detail dan matang menjaga agar kualitas demokrasi tetap terjaga," tegas kepala negara.

Seiring dengan semakin dekatnya tahapan pemilu, Jokowi meminta KPU menekankan soal pendidikan politik pada masyarakat.

Utamanya dalam mengantisipasi politik identitas.

"Jangan lagi membuat masyarakat terprovokasi oleh isu-isu politik identitas. Kita ajak masyarakat menyambut pemilu dengan gembira sebagai pesta demokrasi rakyat," kata Jokowi.

Dia pun berjanji akan mendukung sepenuhnya pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu. Dukungan itu terutama dalam bentuk anggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta kesiapan teknis lainnya yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu

KPU-Bawaslu langsung bekerja

Usai dilantik di Istana Negara, tujuh anggota KPU dan lima anggota Bawaslu kembali ke kantor masing-masing dan segera menggelar rapat pleno.

Rapat secara internal tersebut digelar untuk memilih ketua masing-masing instansi.

Dari hasil rapat pleno di KPU, Hasyim Asy’ari terpilih menjadi Ketua KPU periode 2022-2027.

Sementara itu, dari rapat pleno Bawaslu akhirnya terpilih Rahmat Bagja sebagai ketua.

Usai proses pemilihan ini, kedua instansi melakukan tugas perdananya hari ini, Rabu (13/4/2022) dengan menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI.

Agenda RDP akan digelar di Komisi II DPR, Jakarta, sekitar pukul 13.00 WIB.

Adapun rapat hari ini diagendakan membahas teknis persiapan tahapan Pemilu 2024.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari berharap rapat bersama Komisi II DPR hari ini dapat menghasilkan keputusan strategis mengenai tahapan Pemilu 2024.

“Kita berharap dalam RDP bisa mengambil keputusan strategis terutama untuk mendapatkan, katakan lah kepastian tentang hal-hal yang lebih detail berkaitan dengan tahapan Pemilu,” kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta, Selasa.

Sedianya, agenda RDP antara Komisi II dan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) digelar hari ini, Rabu (13/4/2022).

Akan tetapi, karena waktu yang bersamaan juga digelar pelantikan tujuh anggota KPU periode 2022-2027 oleh Presiden Joko Widodo, agenda RDP pun diundur sehari berikutnya.

Hasyim berharap RDP besok bisa menghasilkan keputusan strategis terkait tahapan Pemilu 2024. Mengingat, pekan ini cukup krusial.

Di mana pada Kamis (14/4/2022) merupakan masa penutupan persidangan. Sehari berikutnya, Jumat (15/4/2022), DPR sudah memasuki masa reses.

Di sisi lain, Hasyim memastikan bahwa pembahasan terkait anggaran Pemilu 2024 akan dilakukan pada kesempatan lain.

Kendati demikian, Hasyim mengatakan bahwa DPR telah memberikan jaminan terhadap dukungan anggaran untuk KPU untuk menggelar Pemilu 2024.

“Terutama Badan Anggaran dan Komisi II tentang adanya dukungan anggaran dan kami bisa mengajukan, maksudnya KPU sudah mengajukan secara kelembagaan,” terang dia.

Jamin pemilu tak ditunda

Hasyim juga menegaskan, pihaknya harus yakin bahwa pemilu dapat dilaksanakan secara reguler setiap lima tahun sekali.

Hal itu disampaikannya saat disinggung tentang apakah KPU dapat menjamin pelaksanaan Pemilu 2024 tidak akan ditunda.

"KPU ini tugasnya menyelenggarakan pemilu. Oleh karena itu KPU harus yakin bahwa pemilu dapat diselenggarakan dan harus dapat diselenggarakan secara reguler lima tahunan," ujar Hasyim.

"Sebagaimana jadwal yang telah kita sepakati yaitu 14 Februari 2024 pemungutan suaranya (Pemilu 2024)," lanjutnya.

Hasyim menjelaskan, pada tahun ini kegiatan besar KPU adalah pendaftaran parpol peserta Pemilu 2024.

Tahapan pendaftaran akan dimulai Agustus mendatang.

"Sehingga pada Desember akan kita ketahui partai politik peserta Pemilu 2024," tuturnya.

Dijumpai usai pelantikan di Istana Negara, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan baik pihaknya, pemerintah dan KPU sudah sepakat dengan keputusan tanggal pemungutan suara Pemilu 2024.

Ditambah lagi, Presiden Jokowi sudah menggelar rapat terbatas persiapan pemilu yang kemudian diviralkan.

"Itu menunjukan komitmen pemerintah bersama DPR yang sama sekali tidak berubah. Sebetulnya ada wacana saja (menunda pemilu), jadi ada aspirasi yang meminta penundaan pemilu, itu kita harus hargai," jelasnya.

"Tapi kalau ditanya positioning, kalau ditanya DPR dan pemerintah keputusan 14 Februari untuk pileg dan pilpres lalu 27 November untuk Pilkada 2024. Itu keputusan bersama antara DPR, pemerintah bersama penyelenggara pemilu. Jadi dari awal kita sudah putusan sama-sama," tegasnya.

Kemungkinan efisiensi anggaran pemilu

Dijumpai usai pelantikan di Istana Negara, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 sebesar Rp 76,7 triliun masih ada kemungkinan kembali diperhemat.

Saat ini KPU sedang melakukan peninjauan dan penghitungan kembali kebutuhan anggaran pelaksanaan Pemilu 2024.

"Anggaran yang sudah diajukan sekitar Rp86 triliun, sudah di-review lalu dirasionalisasi menjadi sekitar Rp 76,6 triliun. Ada kemungkinan nanti masih ketemu angka yang rasional,efisien dan efektif," ujarnya.

Menurut Hasyim, jumlah anggaran tersebut masih bisa ditinjau ulang tergantung kebutuhan.

Nantinya akan dilihat kembali hal-hal mana yang mendesak dan harus dibiayai sehingga akan mendapat dapat angka yang lebih pasti.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 diperkirakan mencapai Rp 110,4 triliun.

Presiden meminta agar biaya tersebut dihitung ulang agar persiapannya dapat dilakukan secara bertahap.

"Pemilu pada 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak November 2024 diperkirakan butuh anggaran sampai Rp 110,4 triliun, untuk KPU Rp 76,6 triliun dan Bawaslu Rp 33,8 triliun," ujar Jokowi dalam unggahan di akun Twitter resminya @jokowi pada Senin (11/4/2022).

"Saya minta untuk dihitung lagi lebih detail, baik APBN maupun APBD, agar dapat dipersiapkan secara bertahap," tambah kepala negara.