Jokowi: Jangan Lagi Ada yang Terprovokasi Isu Politik Identitas di Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mewanti-wanti supaya jangan ada lagi masyarakat yang terprovokasi isu politik identitas di gelaran Pemilu 2024.

Oleh karenanya, ia berpesan kepada 7 komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru dilantik supaya menekankan soal pendidikan politik pada masyarakat.

"Jangan lagi membuat masyarakat terprovokasi oleh isu-isu politik identitas. Kita ajak masyarakat menyambut pemilu dengan gembira sebagai pesta demokrasi rakyat," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (12/4/202).

Jokowi berharap, Komisioner KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang baru ia lantik dapat segera bekerja.

Ia memerintahkan penyelenggara pemilu tancap gas berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah untuk mempersiapkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan.

Jokowi mengatakan, tahapan awal Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022.

"Ini penting dilakukan karena untuk pertama kalinya kita akan menyelenggarakan pileg (pemilu legislatif), pilpres (pemilu presiden), dan pilkada (pemilu kepala daerah) dalam tahun yang sama," ujar dia.

Presiden meminta KPU dan Bawaslu segera mempersiapkan tahapan pemilu secara detail dan matang demi menjaga kualitas demokrasi.

Pemerintah, kata dia, akan memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu.

"Terutama dukungan anggaran melalui APBN dan APBD, serta kesiapan teknis lainnya yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu," kata Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik 7 Komisioner KPU dan Bawaslu RI masa jabatan 2022-2027, Selasa (12/4/2022).

Ketujuh komisioner KPU RI yang dilantik yakni Hasyim Asy'ari, Mochamad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Kemudian, tujuh anggota Bawaslu masa jabatan 2022-2027 yang dilantik adalah Rahmat Bagja, Lolly Suhenty, Puadi, Totok Haryono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.