Salin Artikel

Profil Ade Armando, Dosen UI yang Babak Belur di Demo di Depan Gedung DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua umum ormas Pergerakan Indonesia untuk Semua (PIS) Ade Armando menjadi korban pengeroyokan dalam aksi demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR di Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022).

Ade babak belur di wajah dan tubuhnya hingga berdarah. Tak hanya itu, pakaiannya juga dilucuti, menyisakan celana dalam dan kaus yang sedikit robek.

Dosen Universitas Indonesia (UI) itu pun langsung mendapatkan perawatan intensif oleh tim medis di dalam Kompleks Parlemen Senayan.

Polisi memastikan, massa yang mengeroyok Ade bukan dari kalangan mahasiswa. Polisi juga menyebut telah mengidentifikasi kelompok massa yang menyerang Ade.

Lantas, siapakah Ade Armando sebenarnya?

Profil Ade Armando

Dilansir dari laman staff.ui.ac.id, Ade tercatat sebagai pengajar di Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.

Sementara, menurut laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PPDikti), Ade mendapatkan gelar sarjana hingga doktoral dari Universitas Indonesia.

Pendidikan S1 ditamatkan Ade pada 1998, lalu S2 pada tahun 1993, dan gelar S3 didapat Ade pada 2006.

Ade yang juga dikenal sebagai pegiat media sosial itu tercatat pernah berkecimpung di industri media massa. Tak hanya itu, ia pernah menjabat sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Selain mengajar, Ade kini juga aktif di lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Dilansir dari Tribunnews.com, berikut riwayat karier Ade Armando:

  • Anggota Redaksi Jurnal Prisma (1988-1991);
  • Redaktur Penerbitan Buku LP3ES (1991-1993);
  • Redaktur Harian Republika (1993-1998);
  • Manajer Riset Media di perusahaan riset pemasaran transnasional, Taylor Nelson Sofres (1998-1999);
  • Direktur Media Watch & Consumer Center (2000-2001);
  • Anggota Kelompok Kerja Tim Antardepartemen RUU Penyiaran, Kementerian Komunikasi dan Informasi (2001);
  • Ketua Program S-1 Ilmu Komunikasi FISIP UI (2001-2003);
  • Direktur Pengembangan Program Pelatihan Jurnalistik Televisi-Internews (2001-2002);
  • Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (2004-2007);
  • Anggota tim asistensi bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam penyiapan naskah Rancangan Undang-undang Pornografi (2007-2008);
  • Pemimpin Redaksi Madina-online.net, versi daring dari majalah Madina yang dipimpinnya (2008-2009);
  • Direktur Komunikasi, Saiful Mujani Research and Consulting (2014-sekarang).

Dukung penolakan 3 periode

Sebagaimana diketahui, demo yang digelar di depan Kompleks Parlemen ini merupakan aksi yang semula digelar mahasiswa untuk menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

Sebelum menjadi korban kekerasan, Ade mengaku datang ke lokasi demonstrasi untuk mendukung mahasiswa.

"Saya tidak ikut demo, saya mantau. Dan ingin menyatakan saya mendukung (demonstrasi mahasiswa)," kata Ade di Jakarta, dikutip dari Kompas TV, Senin (11/4/2022).

Ade mendukung aspirasi mahasiswa yang tidak ingin ada perpanjangan masa jabatan presiden.

Dia mengatakan, amendemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden tidak pantas dilakukan.

Adanya demonstrasi mahasiswa, kata dia, seharusnya menjadi pesan penting bagi partai politik yang mendukung penundaan Pemilu 2024.

Ade pun meyakini jika wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden terus digaungkan, bukan tidak mungkin gelombang penolakan akan semakin besar.

"(Alasannya) enggak pantas. Artinya sekarang sudah ramai, padahal baru 2022. Kalau harus diubah amendemen kan butuh waktu," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/11/22061491/profil-ade-armando-dosen-ui-yang-babak-belur-di-demo-di-depan-gedung-dpr

Terkini Lainnya

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke