Wakil Ketum Sebut Golkar Ikut Jokowi, Pemilu Tetap 14 Februari 2024

Menurutnya, Golkar mengikuti pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan Pemilu tetap digelar pada tanggal yang sudah ditetapkan.

"Jadi pemerintah kan kemarin menegaskan bahwa pemilu akan tetap sesuai keputusan pemerintah dengan DPR, yang sudah diambil sebelumnya di Komisi II. Nah, Golkar sebagai partai pemerintah posisinya sama dengan itu," kata Doli ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022).

Ketua Komisi II DPR itu juga angkat bicara terkait sikap Partai Golkar pada wacana penundaan pemilu.

Menurut dia, Golkar sebatas menerima aspirasi dari masyarakat yang menginginkan adanya penundaan pemilu,

"Jadi apa yang disampaikan pak Airlangga waktu itu, kami menerima aspirasi itu dan akan kami sampaikan kepada pemerintah. Juga kami sampaikan kepada teman-teman yang mewakili Golkar di DPR. Jadi hanya sebatas itu dan kemudian berkembang wacananya," jelas Doli.

Doli mengungkapkan, Airlangga saat itu menerima aspirasi ketika datang ke Riau. Sebagai wakil pemerintah yaitu Menko Perekonomian, Airlangga memiliki tugas menyerap aspirasi masyarakat.

Ditambah, posisinya sebagai ketua umum partai politik juga perlu menerima opini warga.

"Jadi posisi Golkar sebetulnya pada saat itu hanya menerima aspirasi. Nah sekarang partai Golkar sebagai partai salah satu partai utama koalisi pemerintahan, ketika pemerintah mengatakan, memberikan apa ya kemarin penegasan, karena kan 14 Februari dan 27 November itu kesepakatan DPR dengan pemerintah," tutur Doli.

Sebelumnya diberitakan, dua wacana yang menjadi isu mengemuka di publik yaitu pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Beberapa pembantu presiden di kabinet bahkan menyuarakan hal tersebut. Salah satunya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Selain Luhut, beberapa ketum partai politik koalisi juga berbicara soal penundaan pemilu. Salah satunya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Presiden Jokowi pun sudah angkat bicara soal dua wacana itu.

Presiden kemudian melarang para menterinya untuk tidak lagi berbicara mengenai penundaan pemilu dan presiden tiga periode.

Momen ini terjadi saat Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Kemudian, pada Minggu (10/4/2022) siang, dalam rapat terbatas, Jokowi menegaskan bahwa pemungutan suara Pemilu tetap dilakukan pada 14 Februari 2024