Hati-hati di Jalan, Sampaikan Aspirasi Kami

(Penggalan lirik lagu “Hati-hati di Jalan” - Tulus)

Dalam pekan-pekan ini, lagu “Hati-hati di Jalan” yang dikumandangkan Tulus begitu melejit di daftar lagu terpopuler di tanah air.

Selain menjadi perbincangan dan viral di berbagai platform media sosial, lagu ini sempat menembus 50 lagu papan atas atau chart top 50 Spotify Global dengan menduduki peringkat 42 per- 9 Maret 2022.

Liriknya mudah disenandungkan, demikian juga makna yang terkandung dari liriknya juga cukup dalam.

“Hati-hati di Jalan" mengisahkan pertautan dua insan yang semula dikira cocok dalam perjalanan cinta namun ternyata berbeda jalan. Cinta memang indah di awal tetapi “endingnya” bisa berakhir kelam.

Jika dikaitkan dengan aksi demo Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) yang digelar pada tanggal 11 April 2022 ini, pemaknaan lagu “Hati-hati di Jalan” seperti menyentil agenda mahasiswa dengan agenda sebagian pembisik Presiden Jokowi yang ternyata tidak “sama” dan tidak sebangun.

Jika mahasiswa tetap menginginkan peneguhan komitmen terhadap Pasal 7 UUD 1945 yang menegaskan masa jabatan presiden adalah 5 tahun, maka para pembisik di sekitaran Jokowi menyerukan akan urgensi perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.

Penegasan terbaru Presiden Jokowi dalam rapat kabinet di Istana Negara Jakarta, Minggu (10/4/2022), yang menyebut Pemilihan Umum tetap digelar sesuai jadwal, yaitu 14 Februari 2024, sebenarnya telah “mengugurkan” salah satu tuntutan aksi demo mahasiswa 11 April 2022.

Isu sentral aksi unjuk rasa sebenarnya terfokus dari maraknya aksi dukungan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode yang demikian “ganjil”.

Disebut ganjil karena dirigen orkestrasi isu perpanjangan masa jabatan persiden 3 periode berasal dari “segelintir” pembantu presiden seperti Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Demikian juga dengan partai politik yang mendukung ide ekstensi jabatan presiden 3 periode, muncul dari partai politik yang “ngebet” mendapat kursi di kabinet, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) serta partai yang tidak rela dikurangi jatah kursinya di kabinet seperti Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sikap politik Jokowi yang tegas dan tidak “plin-plan” terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak seakan mengakhiri spekulasi adanya upaya pemerintah untuk melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi mengenai perpanjang masa presiden 3 periode (Kompas.com, 10/04/2022).

Tidak hanya sekadar omongan, Jokowi malah siap melantik komisioner Komisi Pengawas Pemilu (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta pada tanggal 12 April 2024 serta meminta anggaran penyelenggaran Pemilu 2024 segera diputuskan.

Jokowi sadar, pihak-pihak yang “ngotot” mengusulkan perpanjangan jabatan presiden tiga periode hanyalah pihak yang mencari muka, menampar muka presiden hingga yang menjerumuskan presidennya sendiri.

Pelanggengan kekuasaan yang dipaksakan hanyalah menjadi legacy yang buruk bagi anak cucu kelak.

Titip aspirasi rakyat

Tidak ada yang salah dengan aksi demo yang dilakukan BEM-SI pada 11 April 2022. Justru ada yang “korslet” jika mahasiswa “membiarkan” pemerintahan berjalan seenak “udhelnya”.

Sebagai intelektual muda yang kritis, mahasiswa kudu menyerap aspirasi rakyat dan memperjuangkan dengan cara-cara intelektual.

Jika penyampaian aspirasi yang disertai kajian-kajian ilmiah dan disampikan ke berbagai forum tidak berbuah hasil, maka aksi demo jalanan menjadi “pengingat” supaya rezim berjalan sesuai jalur konstitusi.

Enam tuntutan yang disuarakan mahasiswa dalam demo 11 April 2022 - satu di antaranya sudah tidak relevan lagi karena isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode telah gugur - begitu relevan dan selaras dengan harapan dan kondisi yang dialami rakyat.

Permintaan agar pemerintahan Jokowi bisa menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran adalah harapan dari rakyat yang sangat wajar.

Ironis memang di negeri yang kaya dengan tanaman sawit, hajat hidup orang akan minyak goreng telah dikebiri oleh permainan mafia.

Dan “ambyarnya” lagi, menteri yang membidangi perdagangan, menteri yang membidangi industri serta kepala kepolisian begitu “kalah” dengan aksi mafia minyak goreng.

Belum lagi jika kita bicara mengenai kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar dan pertalite yang begitu “malu-malu” tersedia di pasaran.

Sudah harga BBM naik, susah pula di dapatnya. Apalagi lagi dengan rencana kenaikan gas elpiji ukuran 3 kilogram, tentu akan semakin membuat beratnya kehidupan rakyat kecil.

Jokowi harus tegas mengganti menteri dan pembantunya yang tidak “becus” bekerja. Jokowi harus segera merombak kabinetnya jika ingin mengatasi karut marut minyak goreng, BBM dan melangitnya harga-harga bahan pokok lainnya.

Negara tidak boleh “takluk” oleh permainan mafia komoditi yang membuat rakyat antre berjam-jam hanya untuk mendapatkan minyak goreng atau solar.

Tuntutan mahasiswa agar Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Ibukota Negara (IKN) termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan adalah hal yang wajar.

Daripada dipaksakan dan belum terlanjur menyerap pembiayaan yang besar dan fantastis, ada baiknya semua aspek-aspek yang terkait IKN kembali dibahas lagi dengan seksama.

Tentu Jokowi atau siapapun tidak ingin, IKN hanyalah mengulang Wisma Hambalang dalam skala yang jauh lebih besar akan terulang kembali.

Pemindahan Ibu Kota memang perlu, tetapi yang lebih perlu lagi adalah mengkaji lebih cermat lagi semua aspek yang berpotensi mendatangkan mudharat.

Desakan dan tuntutan mahasiswa agar Jokowi menyelesaikan konflik agraria di tanah air adalah sebuah permintaan yang wajar dan begitu relevan dengan kondisi yang terjadi saat ini.

Harapan warga Wadas di Purworejo, Jawa Tengah atau warga Mangkupadi Tanah Kuning, Bulungan, Kalimantan Utara, misalnya, adalah hak warga negara yang dilindungi hukum untuk menuntut haknya yang adil atas tanah mereka.

Tanah milik rakyat tidak boleh diserobot semena-mena walau atas nama pembangunan. Pembangunan bukan untuk menistakan rakyat, tetapi justru untuk memuliakan rakyat.

Masjid Agung Semarang Bershalawat untuk Indonesia

Membersamai Pimpinan Majelis Taklim Ahbabul Mustafa Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf dan Walikota Semarang Hendrar Prihadi dalam Masjid Agung Semarang Bershalawat yang dihelat di Semarang, Minggu (10 April 2022) malam, saya dan lautan massa yang memenuhi Masjid Agung begitu terpekur dengan doa-doa yang dipanjatkan Habib Syech.

Harapan akan Indonesia tetap damai, Indonesia yang bebas dari wabah dan Indonesia yang aman begitu sejuk diselipkan dalam doa dan shalawat.

“Syekher” mania yang meluber hingga jalan-jalan di sekitaran Masjid Agung Semarang begitu larut dalam taklimat Walikota Semarang bahwa doa dan shalawat yang dikumandangkan dari Semarang bisa membawa kedamaian untuk Indonesia.

Hendrar Prihadi atau saya yang sama-sama anak “kolong” atau anak tentara serta pernah menjadi aktivis kampus yang gigih melawan rezim Soeharto yang tiran dan korup berharap agar kemurnian mahasiswa dalam memperjuangkan aspirasi rakyat tidak ditunggangi dan disusupi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Aksi demo harus berjalan dengan damai karena bagaimanapun, kita adalah bersaudara.

Kurang puas kurang puas, luru ramalan
Wong ora waras wong ora waras, dadi takonan
Kang ditakoni, ngguyu cekaka'an
Jebul kang takon - jebul kang takon, wis ketularan
Allahumma sholli wa sallim 'alaa
Sayyidinaa wa maulaa naa Muhammadin
'Adadamaa fi 'ilmilaahi sholatan
Daa imatan bidawaa mi mulkilaah
Lamun wong tuwo keliru mimpine
Ngalamat bakal getun mburine
Wong tuwo loro, kundur ing ngarso pengeran
Anak putune, rame rame rebutan warisan
Allahumma sholli wa sallim 'alaa
Sayyidinaa wa maulaa naa Muhammadin
'Adadamaa fi 'ilmilaahi sholatan
Daa imatan bidawaa mi mulkilaah
Lamun wong tuwo keliru mimpine
Ngalamat bakal getun mburine
Wong tuwo loro, kundur ing ngarso pengeran
Anak putune, rame rame rebutan warisan
Allahumma sholli wa sallim 'alaa
Sayyidinaa wa maulaa naa Muhammadin
'Adadamaa fi 'ilmilaahi sholatan
Daa imatan bidawaa mi mulkilaah

Sebagian lirik dalam sholawat “Padang Bulan” karya Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf ini menjadi pengingat akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sembari mendoakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW.

Hati-hati di Jalan. Semoga adik-adik mahasiswa yang memperjuangkan aspirasi bisa mendapat kelancaran.

Aksi demo harus dilakukan dengan damai. Tanpa ada benturan fisik. Berbeda pandangan boleh, tetapi tidak untuk mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa,

Hati-hati di Jalan. Bernas dalam berpendapat boleh, asal jangan beringas dalam berunjukrasa.