Presiden Jokowi yang Akhirnya Sampaikan Pemilu Tetap 14 Februari 2024, Wacana Penundaan Berakhir?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali angkat bicara soal ramainya wacana penundaan pemilu 2024.

Kali ini, dalam rapat terbatas (ratas) kabinet di Istana Negara, Jokowi menyampaikan Pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024.

"Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak itu sudah ditetapkan," kata Presiden Jokowi dalam keterangan yang dikutip dari channel YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4/2022).

"Saya kira sudah jelas, sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024," tambah dia.

Selain Pemilu, ia juga mengungkapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tetap digelar sesuai jadwal, yaitu November 2024.

Pemerintah tidak berupaya tunda pemilu

Pernyataan itu, menurut Jokowi, menjadi jelas bahwa tidak benar pemerintah sedang berupaya menunda pemilu.

Ia berharap, penjelasan tersebut dapat menghentikan anggapan atau spekulasi terhadap pemerintah yang selama ini bergulir soal wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden.

"Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode," jelas Jokowi.

Segera tetapkan anggaran pemilu

Bersamaan dengan penegasan jadwal pemilu, Jokowi juga meminta agar pihak berwenang segera menetapkan anggaran, baik untuk Pemilu maupun Pilkada.

Adapun anggaran tersebut akan dialokasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku penyelenggara Pemilu.

Ia mengaku, hingga kini informasi yang diterima terkait anggaran yaitu KPU-Bawaslu mendapatkan sebesar Rp 110,4 triliun.

"KPU-nya 76,6 triliun, Bawaslu 33,8 triliun," ucap mantan wali kota Solo itu.

Ia menegaskan, penggunaan anggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk Pemilu, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Pilkada.

Tanggapan partai koalisi

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menilai pernyataan Jokowi soal jadwal Pemilu mempertegas bahwa kader partainya taat konstitusi.

Ia berpandangan, kepala negara sudah tegas menanggapi soal wacana penundaan pemilu.

"Presiden Jokowi sejak awal sudah menegaskan suatu sikapnya yang senafas dengan partai yaitu untuk taat dengan konstitusi," ucapnya ditemui di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (10/4/2022).

Kilas balik pernyataan Jokowi sebelumnya

Sebelum menegaskan pemilu tetap 14 Februari 2024, Jokowi berulang kali merespons soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.

Pada saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022), Jokowi menegaskan melarang para menterinya untuk tidak lagi berbicara penundaan pemilu hingga presiden tiga periode.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Jokowi pun meminta jajarannya fokus bekerja menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi negara.

Desakan agar Jokowi tegas

Usai pernyataan melarang para menteri, Jokowi dinilai belum memenuhi keinginan masyarakat agar wacana penundaan pemilu dan presiden tiga periode berakhir.

Hal ini diungkapkan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera.

Menurut dia, pernyataan yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah ketegasan Jokowi untuk menghentikan polemik penundaan pemilu.

Caranya, Jokowi menegaskan bahwa pemilu tetap dilakukan sesuai dengan ketetapan pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu, yaitu 14 Februari 2024.

"Agak lucu Pak Jokowi meminta menterinya tidak bicara tentang penundaan, yang ditunggu pernyataan jelas Pak Jokowi, bahwa Pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024," kata Mardani dalam keterangan video yang diterima, Rabu (6/4/2022).

Sementara itu, Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Khoirul Umam menilai presiden seharusnya lebih tegas menyatakan dirinya menolak dua wacana, yakni penundaan pemilu dan masa jabatan tiga periode alih-alih menyatakan taat pada konstitusi.

Akan lebih baik juga jika presiden menegaskan bahwa pemilu akan tetap digelar sesuai jadwal pada 14 Februari 2024.

Umam menyayangkan lingkaran Istana Presiden terus menerus berkelit dengan argumen "taat konstitusi" dan "membuka ruang demokrasi".

Padahal, menurut dia, pilihan kata itu tak ubahnya hanya permainan diksi untuk bermain aman guna membuka ruang manuver lewat pernyataan-pernyataan bersayap.

"Jika Presiden tetap enggan, rasanya memang presiden menikmati langgam permainan politik untuk memperpanjang masa jabatannya itu," ujar Umam kepada Kompas.com, Rabu (30/3/2022).