Salin Artikel

Kasus Haris-Fatia Vs Luhut, ILUNI UI: Jangan Pindahkan Diskursus Ruang Publik ke Ranah Hukum

Menurut dia, contoh menjaga demokrasi adalah dengan mewujudkan kebebasan berpendapat bagi setiap warga masyarakatnya.

Hal tersebut ditekankan setelah berkaca pada kasus Koordinator Kontras Fatia Maulidiayanti dan mantan Koordinator Kontras Haris Azhar yang kini berstatus tersangka atas kasus pencemaran nama baik.

"Di dalam demokrasi, kebebasan berpendapat itu menjadi satu hak mendasar yang seharusnya dijaga," kata Herzaky dalam diskusi daring ILUNI UI yang disiarkan di channel Youtube, Minggu (10/4/2022).

Herzaky menilai, baik Fatia maupun Haris memaparkan pendapat berdasarkan data ilmiah bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan 'bermain' dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua.

Namun, yang terjadi Luhut malah melaporkan Haris dan Fatia dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Herzaky berpandangan, langkah Luhut untuk menanggapi pendapat Haris dan Fatia semestinya dengan menyampaikan bantahan berupa data ilmiah atau hasil riset pembanding.

"Jangan lah kemudian kita, pada saat memiliki perbedaan pendapat, malah kemudian dipindahkan ruangannya. Dari seharusnya diskursus itu terjadi di ruang publik, sebagai bentuk demokrasi, malah dipindah ke ranah hukum," jelasnya.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat itu mengatakan, para penegak hukum justru masih memiliki banyak pekerjaan lain yang lebih penting.

Semisal, mengerjakan beberapa kasus besar, salah satunya pemberantasan korupsi. Hal-hal seperti itu dinilai lebih baik dilakukan ketimbang mengurusi kasus yang semestinya dapat diselesaikan dengan diskursus di ruang-ruang publik.

"Bukan malah sibuk, mohon maaf, katakanlah ada perbedaan pendapat atau argumen data ilmiah, tetapi kemudian malah ini yang jadi perhatian," tuturnya.

Herzaky mengungkapkan, jika hal seperti ini terus dibiarkan oleh negara, maka dapat dikatakan ada kesengajaan untuk menciptakan teror ketakutan kepada publik.

Adapun teror ketakutan yang dimaksud yaitu untuk menyatakan pendapat yang mana seharusnya dijunjung tinggi di negara demokrasi.

"Bagaimana pun ini adalah suatu bentuk, katakanlah yang kami sampaikan teror ketakutan. Meski tidak dirancang sengaja oleh negara, tetapi bagi kami, ini dibiarkan, dan ini menjadi satu bahaya jika ada pandangan seperti ini," imbuh Herzaky.

Perlu diketahui, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiayanti dan mantan Koordinator KontraS Haris Azhar saat ini berstatus sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik.

Keduanya dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut dan tim pengacara melaporkan Haris dan Fatia karena percakapan keduanya di kanal YouTube.

Dalam bincang-bincang di kanal YouTube milik Haris, Luhut disebut "bermain" dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Saat itu keduanya membahas hasil riset yang berjudul "Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya".

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/10/16480381/kasus-haris-fatia-vs-luhut-iluni-ui-jangan-pindahkan-diskursus-ruang-publik

Terkini Lainnya

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

Nasional
Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Nasional
Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Nasional
BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

Nasional
Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Nasional
Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Nasional
PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke