Salin Artikel

Sekjen Kemensos: BLT Minyak Goreng Disalurkan Lewat PT Pos

"Penyaluran akan digunakan mekanisme langsung dengan menggunakan jasa PT Pos, dan indeksnya sudah disampaikan tadi 100.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan, selama tiga bulan berarti 300.000 dan disalurkan sekaligus menjadi 300.000 untuk setiap KPM," kata Harry dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Perekonomian RI, Jumat (8/4/2022).

Harry mengatakan, setelah diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis kemarin, BLT minyak goreng akan mulai disalurkan pada April ini.

Ia mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan beberapa hal teknis untuk memastikan BLT tersebut disalurkan dengan tepat sasaran.

"Kalau melihat dari tahapan yang ada kalau tiga bulan itu April, Mei dan Juni, nah ini dibayarkan langsung pada bulan April dan pencairan BLT minyak goreng akan dilakukan mulai tanggal 4 sampai 21 dan kemarin sebetulnya tanggal 7 launching-nya," ujarnya.

Harry menambahkan, pihaknya akan dibantu Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) dalam menyalurkan BLT minyak goreng tersebut.

"Kemensos insya Allah siap untuk menyalurkan BLT minyak goreng ini dan diintegrasikan dalam penyaluran nanti antara, sampai tanggal 21 bersama dengan program sembako atau bantuan pangan non tunai (BPNT)," ucap dia.

Sebelumnya, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko Perekonomian) Susiwijono Moegiharso mengatakan, BLT minyak goreng akan disalurkan melalui dua skema penyaluran, yaitu dengan skema bansos pangan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BTPKLWN) melalui TNI/Polri.

Masing-masing penerima akan mendapatkan Rp 100.000 per bulan untuk jatah tiga bulan dan akan diberikan sekaligus di depan.

"Perhitungannya asumsi kebutuhan minyak goreng 0,32 liter per minggu dari data BPS, sehingga dalam sebulan 1 liter per orang, satu keluarga penerima manfaat (KPM) 4 orang, sehingga besarannya Rp 100.000 dikali 3 atau RP 300.000 per penerima," ujar Susi dalam Media Briefing BLT Minyak Goreng yang dilakukan secara virtual, Jumat ini.

Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan, BLT minyak goreng harus sudah tersalurkan seluruhnya dalam waktu satu minggu sebelum Idul Fitri. Artinya, pemerintah dan TNI/Polri memiliki waktu dua minggu untuk menyalurkan BLT minyak goreng.

Untuk penyaluran melalui Kemensos lewat skema bansos pangan, total jumlah penerima yakni sebanyak 20,65 juta KPM yang terdiri dari 18,8 juta penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan sebanyak 1,85 juta merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak menerima sembako.

Sementara, untuk penyaluran melalui TNI/Polri lewat skema BTPKLWN akan disalurkan kepada 2,5 juta PKL dan warung di 514 kabupaten/kota.

"Dengan demikian, khusus BTPKLWN oleh TNI-Polri di tahun 2022 ada dua program, pertama BTPKLWN sebesar 600.000 untuk PKL, warung, dan nelayan di 212 kabupaten/kota, kedua bersama penyerahannya adalah terkait dengan BLT minyak goreng untuk para PKL warung utamanya yang makanan di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia," ujar Susi.

Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata mengungkapkan, besaran anggaran BLT minyak goreng untuk penerima PKH dan bansos pangan dialokasikan sebesar Rp 6,2 triliun sedangkan untuk BTPKLWN sebesar Rp 750 miliar.

"Kami dengan ketiga institusi terus mencermati untuk kekurangan (anggaran) di bulan-bulan berikutnya yang kita lakukan secara menyusul. Yang penting kita bisa menjalankan arahan Presiden agar kita bisa segera menyalurkan pada bulan Ramadhan dan seminggu sebelum Idul Fitri sudah kita tuntaskan penyaluran tersebut," ujar Isa.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/08/13531801/sekjen-kemensos-blt-minyak-goreng-disalurkan-lewat-pt-pos

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

Nasional
Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Nasional
TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

Nasional
Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

Nasional
Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

Nasional
Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

Nasional
Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

Nasional
Temukan 'Overbudget' dan 'Overservice', Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Temukan "Overbudget" dan "Overservice", Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Nasional
Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Nasional
Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Nasional
Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Nasional
Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Nasional
Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Nasional
Survei LSI: 25,4 Persen Responden yang Puas Kinerja Jokowi Pilih Poros PDI-P

Survei LSI: 25,4 Persen Responden yang Puas Kinerja Jokowi Pilih Poros PDI-P

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.