Salin Artikel

Baleg Targetkan Revisi UU PPP Rampung dalam Sepekan

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyatakan, RUU ini ditargetkan dapat disahkan sebelum masa sidang DPR berakhir pada Kamis (14/4/2022) pekan depan.

"Kita berharap kalau memungkinkan bisa selesai sebelum masa sidang ini ditutup kita upayakan," kata Supratman dalam rapat kerja Baleg dengan pemerintah, Kamis (7/4/2022).

Demi mengebut pembahasan, Supratman menyebutkan, Baleg juga akan menggelar rapat pembahasan bersama pemerintah pada akhir pekan.

"Kita akan meminta izin untuk bersidang Jumat, Sabtu, kalau memungkinkan hari Minggu, karena kita mengejar supaya RUU ini sesegera mungkin bisa diselesaikan," ujar Supratman.

Politikus Partai Gerindra itu berpendapat, tidak ada persoalan mendasar yang dapat menimbulkan perdebatan dalam proses pembahasan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga berharap revisi UU PPP dapat diselesaikan dalam waktu tidak terlalu lama.

"Pemerintah siap (membahasnya) weekend, weekday," ujar Airlangga.

Airlangga menuturkan, saat ini ada kebutuhan untuk memulihkan ekonomi yang tertekan akibat perkembangan geopolitik global.

Ia menyebutkan, dinamika global yang menjadi tantangan pemulihan ekonomi antara lain ketidakpastian akibat pandemi, perubahan iklim, normalisasi kebijakan keuangan, disrupsi rantai pasok, serta inflasi akibat konflik Rusia dan Ukraina.

"Oleh karena itu, terobosan diperlukan untuk mendorong ivestasi, menciptakan lapangan kerja, salah satunya dengan melakukan perubahan UU PPP dan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja," ujar Airlangga.

"Ini menjadi hal penting dilakukan dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan diharapkan dapat memperluas lapangan kerja bagi seluruh masyarakat," imbuh dia.

Seperti diketahui, salah satu tujuan revisi UU PPP adalah mengakomodasi metode omnibus setelah UU Cipta Kerja yang dibentuk lewat metode tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

Menurut MK, metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas, apakah metode tersebut merupakan pembuataan UU baru atau melakukan revisi.

UU PPP nantinya akan menjadi dasar perbaikan UU Cipta Kerja yang harus selesai paling lambat dua tahun setelah MK membacakan putusan.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/07/12473371/baleg-targetkan-revisi-uu-ppp-rampung-dalam-sepekan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.