Langkah Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu Dinilai Masih Kurang Tegas

Azyumardi mengatakan, Jokowi seharusnya menyatakan kepada para menterinya bahwa ia tidak lagi bersedia menjadi presiden.

Hal sebagaimana konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden.

“Harusnya lebih tegas, ‘stop wacana tersebut, saya tidak bersedia menjadi presiden setelah 19 Oktober 2024 dan presiden/wapres hasil Pemilu 2024 dilantik MPR pada 20 Oktober 2024’,” kata Azra kepada Kompas.com, Rabu (6/4/2022).

Azra menduga bahwa Jokowi tak bisa tegas terhaap dua isu ini lantaran ia merasa masih ada agenda lain ke depan.

Misalnya, penyelesaian pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur maupun kepentingan terkait mobilitas politik terhadap putra dan menantunya.

Di mana putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka kini menjabat Wali Kota Solo. Sedangkan sang menantu, Bobby Nasution kini menjabat Wali Kota Medan.

“Yang disebut pengamat sebagai membangun dinasti politik,” kata Azra.

Sementara itu, pakar hukum tata negara sekaligus anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jimly Asshidiqie menyambut baik pernyataan Jokowi.

Ia berharap pernyataan Jokowi dapat meredakan isu yang berkembang.

“Alhamdulillah, semoga segera meredakan isu yang memang tidak terlalu jelas adanya di dunia nyata,” katanya.

Sebelumnya, Jokowi melarang menterinya menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ia meminta jajarannya tidak berpolemik terkait isu ini dan fokus bekerja.

Hal ini Jokowi sampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa (5/4/2022).

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Jokowi menegaskan, dirinya tidak ingin lagi mendengar ada yang menyuarakan wacana presiden 3 periode maupun penundaan pemilu.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," ujarnya.