Jawab Ancaman Demo Mahasiswa soal Jokowi 3 Periode, Stafsus Mensesneg: Presiden Sudah Berkali-kali Jawab

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah berulang kali menyatakan sikap atas wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.

Oleh karenanya, menurut dia, perdebatan terkait ini tak perlu dilanjutkan.

Pernyataan ini Faldo sampaikan menanggapi aliansi mahasiswa yang mengancam akan demo besar-besaran jika Jokowi tak bersikap tegas terkait dua isu tersebut.

"Ini isu sudah berkali-kali dijawab. Presiden pun sudah tanggapi, tunduk pada konstitusi, setia pada sumpah jabatan. Jadi, ya isunya tidak perlu dikembang-kembangin," kata Faldo kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).

Meski demikian, jika pun mahasiswa hendak tetap menggelar aksi, Faldo tak mempersoalkan. Menurut dia, itu bagian dari demokrasi.

Namun, Faldo menegaskan, konstitusi telah mengatur pembatasan masa jabatan presiden dan penyelenggaraan pemilu 5 tahun sekali.

"Kami harap demonstrasi mahasiswa selalu memperhatikan prokes dan ketertiban. Mau aksi sebesar apa pun, ya silakan saja. Tidak mungkin dilarang-dilarang, ini negara demokrasi," ujar dia.

Lebih lanjut, Faldo menyebut bahwa bergulirnya isu perpanjangan masa jabatan presiden bukan merupakan perintah Jokowi, melainkan aspirasi elite partai politik dan masyarakat.

Pemerintah, kata dia, saat ini fokus menangani persoalan pandemi, mudik Idul Fitri, hingga kenaikan harga sejumlah komoditas.

"Saya harap tidak harus dikit-dikit perintah presiden, maunya presiden. Kita punya sistem. Ini kan asalnya aspirasi dari parpol dan kelompok masyarakat, ya silakan berpendapat," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi demonstrasi di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Jumat (1/4/2022). Aksi diikuti oleh mahasiswa Trisakti, Universitas Indonesia, dan kampus lainnya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan dua tuntutan, yakni penolakan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.

Mahasiswa meminta Jokowi menyatakan sikap tegas terhadap kedua isu tersebut selambat-lambatnya dua hari setelah aksi atau 1 April 2022.

Jika tuntutan itu tak dipenuhi, aliansi mahasiswa berencana untuk menggelar aksi yang jauh lebih besar.

Adapun isu perpanjangan masa jabatan presiden terbaru digulirkan oleh para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).

Sementara, wacana penundaan Pemilu 2024 sebelumnya dikemukakan oleh sejumlah elite politik seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Lalu, dari kalangan partai politik ada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan