Sistem Pemilu Perwakilan Berimbang

Negara yang menganut bentuk dan sistem pemerintahan yang sama belum tentu pula mengadopsi sistem pemilu yang sama. Hal ini bergantung pada prioritas kepentingan dari masing-masing negara.

Terdapat banyak sistem pemilu yang digunakan oleh negara-negara di dunia. Salah satunya adalah sistem pemilu perwakilan berimbang atau proportional representation (PR).

Penerapan Sistem Pemilu Perwakilan Berimbang

Dalam sistem perwakilan berimbang, jumlah wakil yang duduk di pemerintahan tidak bergantung pada jumlah penduduk. Selain itu, jumlah daerah pemilihan tidak terlalu banyak karena luasnya daerah pemilihan atau dapil tersebut, setara provinsi di Indonesia.

Partai politik diberi kewenangan untuk menetapkan daftar urutan nama-nama calon mulai tingkat nasional sampai daerah.

Setiap distrik atau wilayah memiliki wakil majemuk. Setiap partai politik menyajikan daftar kandidat dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan.

Partai politik mendapatkan kursi yang sebanding dengan suara yang diperoleh dan pemilih memilih salah satu kandidat. Terdapat syarat ambang batas suara atau threshold dalam sistem perwakilan berimbang.

Sistem pemilu perwakilan berimbang banyak digunakan oleh negara-negara berkembang. Salah satunya adalah Indonesia.

Varian Sistem Pemilu Perwakilan Berimbang

Sistem perwakilan berimbang terbagi ke dalam tiga varian, yaitu:

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemilu Perwakilan Berimbang

Kelebihan dari sistem perwakilan berimbang adalah:

• Memungkinkan badan legislatif terdiri dari wakil rakyat yang berasal dari berbagai macam kekuatan politik, termasuk kelompok minoritas dalam masyarakat.
• Cukup akurat dalam menerjemahkan proporsi suara yang dimenangkan menjadi persentase wakil yang terpilih.
• Hanya sedikit jumlah suara yang terbuang, sehingga PR menghasilkan keragaman dalam sistem multipartai.
• Mencegah adanya dominasi regional partai-partai tertentu.
• Sistem perwakilan berimbang menunjukkan hasil pemerintahan yang lebih efektif.

Kekurangan dari sistem perwakilan berimbang adalah:

• Sering kali tidak ada hubungan yang kuat antara para pemilih dengan wakilnya.
• Jarang menghasilkan satu partai yang menjadi mayoritas dalam badan legislatif. Koalisi yang dihasilkan menyebabkan panjangnya kompromi dalam memutuskan suatu kebijakan.
• Sistem perwakilan berimbang membutuhkan sistem partai yang berfungsi dengan baik.
• Kurang dapat mengakomodasi kandidat independen.
• Memungkinkan bertahannya partai-partai ekstrimis.
• Versi yang lebih rumit dalam sistem perwakilan berimbang daftar terbuka dan daftar bebas akan lebih sulit dimengerti oleh pemilih dan sulit dilaksanakan.

Referensi

• Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. 2017. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis. Depok: PT Rajagrafindo Persada
• Pamungkas, Sigit. 2009. Perihal Pemilu. Yogyakarta: POLGOV UGM