Salin Artikel

Kemensos Sampaikan Capaian Indonesia dalam Penuhi Hak Penyandang Disabilitas

KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat memaparkan pencapaian Indonesia dalam memenuhi hak penyandang disabilitas pada 2021.

Hal tersebut Harry utarakan saat mewakili Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Upaya Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, di Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Harry mengatakan pencapaian pertama adalah terbentuknya mekanisme pengaduan terhadap implementasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas melalui Komite Nasional Disabilitas (KND). Komisioner KND sendiri telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (1/12/2021) di Istana Negara.

"Pada bidang inklusi keuangan, tahun 2021 terjadi peningkatan tiga persen kepesertaan penyandang disabilitas dalam hal kepemilikan buku tabungan," kata Harry, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa.

Adapun untuk bidang kesehatan, kata dia, data capaian vaksinasi Covid-19 bagi penyandang disabilitas per September 2021 telah mencapai 207.696 orang.

Harry mengatakan, pada 2021, Unit Pelayanan Teknik (UPT) Rehabilitasi Sosial (Rehsos) bekerja sama dengan penyelenggara vaksin di daerah, yaitu Sentra Phalamarta Sukabumi, Sentra Wyata Guna Bandung, dan Sentra Margolaras Pati, telah memberikan vaksin kepada 1.615 penerima manfaat.

Selanjutnya, masih ditahun yang sama, UPT Rehsos juga telah menyalurkan 6.581 unit alat bantu bagi penyandang disabilitas di seluruh Indonesia senilai Rp 60.468.110.000.

Harry mengatakan, Kemensos telah melakukan berbagai upaya agar kuota tenaga kerja dari penyandang disabilitas pada sektor pemerintahan, badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), dan swasta meningkat.

Data tenaga kerja tahun 2020 menunjukkan, jumlah peyandang disabilitas yang sudah dipekerjakan di BUMN, yakni 178. Jumlah ini telah sesuai dengan kuota dua persen.

Adapun pada bidang sosial, Harry menjelaskan, Kemensos telah memberikan bantuan sosial, aksesibilitas, dan hak atas administrasi kependudukan kepada penyandang disabilitas agar mandiri.

Tak hanya itu, Kemensos melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) Tahun 2021 memberikan layanan dengan target 142.018 penerima manfaat.

"Target ini terdiri dari anak yatim piatu, lansia, penyandang disabilitas, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (Napza), serta tuna sosial dan korban perdagangan orang," kata Harry.

Untuk diketahui, perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif seperti Program Keluarga Harapan (PKH) Disabilitas dan bantuan sosial Atensi telah di asesmen berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas tahun 2021.

Menurut persentase data rumah tangga (Ruta) disabilitas, penyandang disabilitas penerima PKH yang memiliki anggaran rumah tangga (ART) pada 2021 meningkat menjadi 17,85 persen, dari sebelumnya 16,35 persen.

Sementara itu, penyandang disabilitas yang menerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) naik, dari 22,73 persen di tahun 2020 menjadi 27,23 persen di tahun 2021.

Dari aksesibilitas pada layanan transportasi, Harry menjelaskan, sebanyak 86 bandara, empat terminal angkutan darat, dua stasiun kereta api, dan dua Pelabuhan telah menyediakan akses bagi peyandang disabilitas pada 2021.

Untuk pendidikan, berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2021, terdapat 14 persen dari 25.369 peserta didik penyandang disabilitas yang masuk pada usia sekolah telah memperoleh pendidikan.

Sementara itu, untuk Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) 2021, Kemensos telah menetapkan sasaran penyandang disabilitas sebesar 78,5 persen.

Adapun apsek yang telah dicapai, yakni optimalisasi regulasi, aksesibilitas pada fasilitas publik diantaranya pendidikan, tempat ibadah, transportasi, kesehatan, sistem peradilan serta membuat dan melaksanakan peta jalan kesehatan inklusif.

Sekjen Kemensos Harry Hikmat menjelaskan, tujuan pelaksanaan Rakornas "Upaya Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas" adalah untuk memastikan kebutuhan dan hak penyandang dapat terakomodasi disabilitas terpenuhi.

“Rakor ini dilaksanakan untuk memastikan dilakukannya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh masing-masing kementerian dan lembaga terkait,” ungkap Harry.

Tidak hanya itu, lanjut Harry, rakornas tersebut juga penting digelar untuk menekankan adanya sinergi atau sinkronisasi program, kebijakan, dan anggaran bagi hak penyandang disabilitas. di kementerian atau lembaga, termasuk di daerah.

Rakornas itu juga digelarnya untuk mempersiapkan agenda besar yang akan dilaksanakan di tahun 2022, yaitu dialog konstruktif bersama Komite Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Committee on The Rights of Person of Disabilities (CRPD).

Selain itu, rakornas tersebut digelar sebagai persiapan Indonesia yang akan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat Menteri Anggota United Nation The Economic and Social Commision for Asia and the Pasific (UN-ESCAP) dalam rangka Implementasi Dasa Warsa Penyangdan Disabilitas 2013-2022.

Harry berharap rakornas tersebut dapat memperkuat sinergi antar lembaga dan komunitas penyandang disabilitas dan bekerjasama untuk mempersiapkan agenda besar yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/05/22223621/kemensos-sampaikan-capaian-indonesia-dalam-penuhi-hak-penyandang-disabilitas

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Kunjungan Kerja ke Kalbar, Resmikan Terminal Pelabuhan dan Tower Rumah Sakit

Jokowi Kunjungan Kerja ke Kalbar, Resmikan Terminal Pelabuhan dan Tower Rumah Sakit

Nasional
Kolonel Samsons Sitohang Resmi Jabat Komandan Denjaka

Kolonel Samsons Sitohang Resmi Jabat Komandan Denjaka

Nasional
Kasus Brigadir J, Selesaikan agar Citra Polri Tak Babak Belur...

Kasus Brigadir J, Selesaikan agar Citra Polri Tak Babak Belur...

Nasional
Kapolri Umumkan Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Sore Ini

Kapolri Umumkan Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Sore Ini

Nasional
Mengurai Alibi Brigadir RR di Kasus Brigadir J, Sandiwara atau Fakta?

Mengurai Alibi Brigadir RR di Kasus Brigadir J, Sandiwara atau Fakta?

Nasional
LPSK Ingin Pastikan Bharada E Bukan Pelaku Utama Pembunuhan Brigadir J

LPSK Ingin Pastikan Bharada E Bukan Pelaku Utama Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Menkeu: Anggaran Pendidikan 2023 Tetap 20 Persen, Kesehatan Naik

Menkeu: Anggaran Pendidikan 2023 Tetap 20 Persen, Kesehatan Naik

Nasional
Kinerjanya Disorot dalam Kasus Brigadir J, Apa Tugas dan Wewenang Kompolnas?

Kinerjanya Disorot dalam Kasus Brigadir J, Apa Tugas dan Wewenang Kompolnas?

Nasional
Prabowo-Muhaimin yang Kian Perlihatkan 'Kemesraan' Gerindra-PKB

Prabowo-Muhaimin yang Kian Perlihatkan "Kemesraan" Gerindra-PKB

Nasional
Beragama Tanpa Terpaksa

Beragama Tanpa Terpaksa

Nasional
[POPULER NASIONAL] Berharap Keberanian Kapolri Ungkap Kasus Brigadir J | Misteri Lem di Belakang Kepala Brigadir J

[POPULER NASIONAL] Berharap Keberanian Kapolri Ungkap Kasus Brigadir J | Misteri Lem di Belakang Kepala Brigadir J

Nasional
Ketua Komnas HAM Dukung Bharada E Jadi JC: Biar Dia Ceritakan yang Sesungguhnya

Ketua Komnas HAM Dukung Bharada E Jadi JC: Biar Dia Ceritakan yang Sesungguhnya

Nasional
Ferdy Sambo Bisa Disidang KKEP jika Terbukti Langgar Etik Kasus Brigadir J

Ferdy Sambo Bisa Disidang KKEP jika Terbukti Langgar Etik Kasus Brigadir J

Nasional
Komnas HAM: Buka CCTV dan WA Group Terkait Tewasnya Brigadir J!

Komnas HAM: Buka CCTV dan WA Group Terkait Tewasnya Brigadir J!

Nasional
Dugaan Ferdy Sambo Hambat Kasus Brigadir J dan Aturan Kode Etik Polri

Dugaan Ferdy Sambo Hambat Kasus Brigadir J dan Aturan Kode Etik Polri

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.