Salin Artikel

Profil Partai Berkarya, Lambang Pohon Beringin dan Sosok Tommy Soeharto

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Beringin Karya atau Partai Berkarya merupakan salah satu partai politik di Indonesia.

Pembentukan Partai Berkarya merupakan penggabungan dari Partai Beringin Karya dan Partai Nasional Republik (Nasrep).

Awal berdiri

Menurut informasi yang dikutip dari situs resmi, Partai Berkarya tercatat pada akta notaris didirikan pada 2 Mei 2016.

Lantas pada 13 Oktober 2016 terbit Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan penggabungan Partai Berkarya dan Partai Nasrep.

Ketua Umum Partai Berkarya yang pertama adalah Neneng Anjarwati Tuty. Dia menjabat pada periode 2016-2018.

Kepemimpinan Neneng kemudian digantikan oleh Hutomo Mandala Putra atau lebih dikenal dengan Tommy Soeharto. Tommy menjabat sebagai Ketua Umum Partai Berkarya periode 2018-2020.

Jabatan Tommy kemudian digantikan oleh mantan petinggi Badan Intelijen Negara (BIN) Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono atau Muchdi Pr mulai dari 2020.

Lambang Partai Berkarya adalah pohon beringin berlatar warna kuning yang dikelilingi oleh rantai, dan kemudian dibawahnya terdapat pita bertuliskan Beringin Karya.

Logo itu mulanya dinilai mirip dengan lambang Partai Golkar. Namun, menurut Tuty hal itu hanya kesamaan semata-mata dan bukan upaya untuk meniru Partai Golkar.

Perolehan suara

Partai Berkarya menjadi salah satu peserta pada Pemilu 2019. Pada saat itu, Partai Berkarya mendapatkan 2.902.495 suara (2,09 persen).

Dengan perolehan suara itu, Partai Berkarya tidak memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Akan tetapi, ada 10 kader Partai Berkarya yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Pemilu periode 2019. Rinciannya adalah:

Konflik internal

Dualisme kepengurusan di tubuh Partai Berkarya bermula ketika Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengeluarkan Surat Keputusan terkait Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus DPP Partai Berkarya 2020-2025. Dalam surat itu Kemenkumham mengesahkan kepengurusan di bawah kepemimpinan Muchdi PR.

Tommy Soeharto lantas menggugat putusan itu ke PTUN Jakarta, gugatannya dikabulkan pada 16 Februari 2021.

Tak terima, Kemenkumham dan Partai Berkarya di bawah kepengurusan Muchdi PR mengajukan banding. Tapi, dalam putusannya 1 September 2021, majelis hakim PT TUN Jakarta tetap menyatakan kepengurusan Partai Berkarya di bawah Tommy merupakan kepengurusan yang sah.

Kemenkumham dan Mucdi PR terus melanjutkan proses peradilan ke tingkat kasasi hingga akhirnya menang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung pada 22 Maret 2022 lalu. Adapun putusan itu bernomor 182/G/2020/PTUN.JKT.

Kubu Tommy menyatakan akan mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) dalam sengketa kepengurusan Partai Berkarya.


Visi-Misi Partai Berkarya

Visi

Partai Berkarya bersama dengan masyarakat luas berperan mewujudkan tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, aman dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi

Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya

Dewan Pembina

1. Ketua : Juanda Setia Kiai Demak
2. Sekretaris : Herry Tousa
3. Anggota : KH. Anwar Sanusi
4. Anggota : Drs. Yockie M. Hutagalung, M.M.
5. Anggota : Diaz Baskara Dewantoro

Dewan Kehormatan

1. Ketua : Mayjen TNI (Purn.) Dr. Syamsu Djalal, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Masban, S.Sos.
3. Anggota : Nazarudin, S.H.
4. Anggota : Benny Haryanto, S.H.
5. Anggota : Dr. Budi Santoso

Dewan Pakar

1. Ketua : Iwan Ridwan Empon Wikarta
2. Sekretaris : Fikram, S.H.
3. Anggota : Suyono Ramli
4. Anggota : Hotman Samosir
5. Anggota : Muhammad MARLIS Pohan

Mahkamah Partai

1. Ketua : A. Syamsul Zakaria, S.H., M.H.
2. Wakil Ketua : Yuliana Putri, S.H, MH.
3. Sekretaris : Kurniadi Nur, S.H.
4. Anggota : Muhammad Bolly, S.H.
5. Anggota : Imran Nating, S.H., M.H.

Dewan Pengurus Harian

1. Ketua Umum : Mayor Jendral TNI (Purn.) Muchdi Purwopranjono
2. Ketua Harian : Sonny Pudjisasono, S.H., M.H.
3. Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Luar Negeri : Hari Saputra Yusuf, S.Sos, S.H.
4. Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi : Gunthar Bacroemsjah, S.H.
5. Wakil Ketua Umum Bidang Kesejahteraan Rakyat : Dra. Ec. Hj. Ourida Seskania
6. Wakil Ketua Umum Bidang Politik dan Keamanan: H. Achmad Goesro, S.H, MSi.
7. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan : Ramlan
8. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi : Dimas Hermadiansyah
9. Ketua Bidang Penanganan Pemilu : Fami Fachrudin
10. Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang- undangan : Kemas Murammad Ardian, S.H.
11. Ketua Bidang Saksi : Taty Suhartaty
12. Ketua Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak : Putu Kaimani, S.H.
13. Ketua Bidang Humas dan Publikasi : Indra Duwila, S.H.
14. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga : Fauzan Rahmansyah
15. Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan : Muhammad Ali Anafia, S.H., MBA., Msc., M.Si.
16. Ketua Bidang Pembinaan Ormas dan Hubungan Antar Lembaga : Hilman Budi Badarusahada
17. Ketua Bidang Pendidikan Dasar Menengah : Ida Farida
18. Ketua Bidang Riset dan Perguruan Tinggi : Novemmy Khatarina Malingkas
19. Ketua Bidang Kehutanan, Agraria dan Transmigrasi : Epi Daskian
20. Ketua Bidang Industri dan Perdagangan : Ir. Arief Scemarto, S.H., M.H.
21. Ketua Bidang Pertanian dan Perkebunan : Nurdiana Hasanah
22. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan : Zulasman
23. Ketua Bidang Lingkungan Hidup : Wahyudin Sofyan, S.E.
24. Ketua Bidang Perhubungan dan Infrastruktur : Ir. Niles Eles R.
25. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM : Hj. Ricka Marthavia
26. Ketua Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Digital : Aditia Prayoga
27. Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral : Sanjaya
28. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME : Jovi Ranuldi J, S.T.
29. Ketua Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana : dr. Eva Riana
30. Ketua Bidang Tenaga Kerja : Ali Bin Thalib
31. Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Lilly
32. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Penggalangan Diaspora : Mohamad Akbar Bauty, BIAM (Hons)
33. Ketua Bidang Seni dan Budaya : Dewi Komalasari
34. Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan : Jean Sangaji, S.H.
35. Sekretaris Jenderal : Dr. H. Badaruddin Andi Picunang, S.T., M.M., M.AP., M.T.
36. Wakil Sekretaris Jenderal : Ir. Haerul, S.Kel, M.Si.
37. Wakil Sekretaris Jenderal : Muhammad Nur Huda Arianto, S.H.
38. Wakil Sekretaris Jenderal : Rizky Prihanto S.Kom.
39. Wakil Sekretaris Jenderal : Antoni
40. Wakil Sekretaris Jenderal : Fachri Bustam A.P.
41. Bendahara Umum : La Ode Umar Bonte, S.Si, S.M., M.M.
43. Wakil Bendahara Umum : Ishana Adriana, S.E., M.M.
44. Wakil Bendahara Umum : Fitriyah
45. Wakil Bendahara Umum : Edy Pranajaya
46. Wakil Bendahara Umum : Hana Yu Wijaya
47. Wakil Bendahara Jmum : Siti Fatimah, S.E.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/05/14321051/profil-partai-berkarya-lambang-pohon-beringin-dan-sosok-tommy-soeharto

Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke