Saat 3 Pembantu Utama Jokowi Ditanya Komisi II Soal Wacana Presiden 3 Periode

Rapat itu dihadiri Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Usai mereka memaparkan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran 2021, sejumlah anggota Komisi II, mengajukan berbagai pertanyaan. Namun, tidak spesifik soal program yang dijalani pada 2021, tetapi malah melebar ke topik wacana jabatan presiden tiga periode.

Para anggota DPR antara lain bertanya tentang munculnya dukungan dari para kepala desa yang menginginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat tiga periode.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus, bertanya apa saja upaya yang dilakukan untuk memonitoring isu. Ia menyebutkan sejumlah isu seperti perpanjangan masa jabatan hingga persoalan wacana tiga periode.

Menurut dia, isu-isu yang ramai di publik itu menjadi tugas dan tanggungjawab tiga pembantu utama presiden tersebut.

"Ada isu-isu nasional, termasuk juga persoalan perpanjangan jabatan, persoalan tiga periode jabatan presiden dan lain sebagainya. Tentu ini juga bagian dari tugas dan tanggung jawab yang Bapak sampaikan kepada kami," kata Guspardi.

Menurut dia, semua kegiatan atau evaluasi pelaksanaan program dan tahun anggaran 2021 sudah dipaparkan. Namun, ia ingin mendengar komentar tiga pembantu utama presiden terkait wacana masa jabatan jadi tiga periode.

Soal dukungan 'pemerintah desa'

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Ihsan Yunus bertanya tentang sikap Mensesneg Pratikno terhadap wacana presiden tiga periode. Apa sikap Mensesneg soal aspirasi para kepala yang bergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) yang menginginkan Jokowi kembali menjabat.

"Untuk Pak Mensesneg, ini juga kembali lagi ke masalah deklarasi-deklarasi untuk dukungan tiga periode yang dilakukan asosiasi-asosiasi pemerintah desa. Ini harus kami tanyakan karena salah satu fungsi Setneg adalah dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga daerah," kata Ihsan.

Ia juga menyinggung tindakan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) yang kerap berbicara hal yang kontraproduktif di media. Dia bertanya, apakah para tenaga ahli KSP mendapatkan izin dari pimimpinnya untuk berbicara ke media soal wacana masa jabatan presiden jadi tiga periode.

Ihsan heran, jika tenaga ahli mendapatkan izin dari Kepala KPS, Moeldoko. Menurut dia, semestinya secara struktural tenaga ahli hanya melakukan pengumpulan informasi, lalu disampaikan kepada Kepala KSP.

Curiga negara biaya pengguliran isu jabatan presiden jadi 3 periode

Sementara itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyampaikan kecurigaannya tentang pengguliran isu tiga periode dibiayai negara. Ia mengemukakan kekhawatirannya bahwa anggaran negara dipakai dalam berbagai kegiatan yang menyuarakan dukungan wacana presiden tiga periode.

Mardani mengingatkan bahwa wacana presiden tiga periode jelas melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu 3 periode atau penundaan (Pemilu), karena itu sangat bertentangan dengan konstitusi," kata Mardani.

Tanggapan tiga pembantu presiden

Mensesneg Pratikno kemudian menjelaskan tentang acara Apdesi. Dia menyatakan, tidak ada deklarasi masa jabatan presiden jadi tiga periode pada acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apdesi.

"Dan perlu kami tegaskan waktu Pak Presiden ada di ruang tersebut, tidak ada pernyataan deklarasi apa pun. Jadi kalaupun ada deklarasi itu di luar pengetahuan kami," ucap Pratikno.

"Karena kami memang statusnya diundang dan deklarasi yang dilakukan yang kami baca di media itu dilakukan belakangan setelah kami meninggalkan tempat," sambung dia.

Sementara itu, Seskab Pramono Anung membantah ada anggaran negara yang digunakan untuk membantu kegiatan-kegiatan dukungan wacana presiden tiga periode. Pramono menegaskan, tidak ada anggaran baik di Setneg, Setkab, maupun KSP terkait kegiatan yang melanggar konstitusi itu.

Dia menegaskan bahwa pemerintah tak ikut campur dalam berbagai kegiatan mendukung wacana tersebut. Pramono mengaitkannya dengan pernyataan Presiden Jokowi yang sudah empat kali merespons soal wacana presiden tiga periode maupun penundaan pemilu.

"Presiden telah empat kali menyampaikan kepada publik, yang terakhir tanggal 30 Maret di Borobudur. Saya yakin apa yang disampaikan Presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik," kata Pramono.

Sementara itu, Kepala KSP Moeldoko menjawab soal tenaga ahli KSP yang disebut kerap berbicara hal kontraproduktif. Ia mengakui, tenaga ahli memang diperintah langsung olehnya untuk berbicara.

"Itu perintah saya Pak, kalau ada sesuatu saya bertanggung jawab," jawab Moeldoko.

Dia mengaku, tidak bisa sendirian dalam merespons berbagai isu nasional, khususnya perpanjangan masa jabatan presiden.

"Karena isu-isu yang berkembang begitu cepat dan begitu apa itu cepat dan banyanya isu, kalau saya sendiri yang mengatasi tidak bisa," kata Moeldoko.