Pimpinan Komisi II Minta Kepala dan Perangkat Desa yang Dukung Jokowi 3 Periode Disanksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim menyatakan, kepala desa dan perangkat desa yang terlibat dalam kegiatan mendukung Presiden Joko Widodo menjabat 3 periode mesti dibina dan diberi sanksi tegas.

Ia mengingatkan, undang-undang melarang kepala desa dan perangkat desa terlibat dalam politik praktis, termasuk dukungan terhadap Jokowi 3 peridoe.

"Saya minta Menteri Dalam Negeri Jenderal (Purn) Muhammad Tito Karnavian bertindak tegas dengan memerintahkan para kepala daerah agar memberikan pembinaan dan sanksi tegas kepada kepala dan perangkat desa yang terlibat dalam kegiatan dukungan Jokowi 3 Periode di Istora kemarin," kata Luqman saat dihubungi, Senin (4/4/2022).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengklaim telah berkomunikasi dengan banyak kepala desa dan perangkat desa usai acara bertajuk Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi), pekan lalu.

Luqman mengatakan, banyak dari mereka yang tidak hadir dalam acara itu serta tidak tahu menahu mengenai dukungan Jokowi 3 periode dan tidak pernah diajak bermusyawarah mengenai itu.

Selain itu, Luqman juga menduga ada rekayasa di balik Silatnas Apdesi. Sebab, kegiatan tersebut pasti membutuhkan biaya yang sangat banyak, termasuk transportasi dan akomodasi.

"Mereka menyayangkan adanya segelintir pihak yang mengatasnamakan kepala desa dan perangkat desa untuk kepentingan politik partisan seperti kemarin," ujar Luqman.

Oleh karena itu, ia berharap, elite-elite politik nasional segera sadar dan menghentikan manuver-manuver yang bertujuan melanggengkan kekuasaan.

Ia mengingatkan, konstitusi telah mengatur bahwa masa jabatan presiden dibatasi dua periode dan pemilihan umum harus dilaksanakan 5 tahun sekali.

"Jangan adu domba rakyat untuk cipta kondisi perubahan konsitusi," kata Luqman.

Diberitakan sebelumnya, para kepala desa dan perangkat desa yang tergabung dalam Apdesi menyatakan mendukung Jokowi untuk menjabat selama tiga periode.

Ketua Umum DPP Apdesi Surtawijaya mengaku, tidak ada yang mengarahkan para kepala desa untuk mendeklarasikan dukungan mereka. Dukungan itu, kata dia, murni aspirasi para kepala desa.

"Enggak ada. Mana ada kepala desa diarahin? Kita enggak mau ada yang urusan kayak gitu. Tapi pure kan, pure gini kepala desa jawara, intelektualnya banyak juga," tuturnya dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).