Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik

KOMPAS.com – Lagu dan musik termasuk dalam obyek atau ciptaan yang dilindungi undang-undang sehingga tidak bisa digunakan sembarangan.

Perlu izin untuk menggunakan lagu dan musik yang merupakan karya orang atau pihak lain. Jika tidak maka penggunaan tersebut melanggar hak cipta dan dapat dituntut secara hukum.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif.

Dalam undang-undang ini, hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama ia masih hidup,

Sementara hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ini berupa lisensi dan royalti.

Royalti hak cipta lagu dan musik

Jika lisensi adalah izin tertulis yang diberikan pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain atas ciptaannya, maka royalti adalah imbalan atas penggunaan ciptaan atau produk hak terkait tersebut.

Hak terkait yang dimaksud, yaitu hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Salah satu aturan yang mengatur tentang royalti adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan ini dibuat untuk memberikan perlindungan dan kepastian hak ekonomi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait atas lagu dan musik, serta orang yang menggunakannya secara komersial.

Pasal 3 Ayat 1 berbunyi, “Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN.”

LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Lembaga bantu pemerintah non-APBN ini berperan besar dalam mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan musik.

Adapun layanan publik yang bersifat komersial meliputi:

• seminar dan konferensi komersial;
• restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
• konser musik;
• pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
• pameran dan bazar;
• bioskop;
• nada tunggu telepon;
• bank dan kantor;
• pertokoan;
• pusat rekreasi;
• lembaga penyiaran televisi;
• lembaga penyiaran radio;
• hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
• usaha karaoke.

Pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik

Setiap orang yang akan menggunakan lagu atau musik dalam bentuk layanan publik wajib mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN.

Pengguna tersebut pun diharuskan membayar royalti melalui LKMN. Bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), penggunaan lagu dan musik secara komersial akan diberikan keringanan tarif royalti.

Royalti yang telah dihimpun lalu akan didistribusikan LMKN berdasarkan laporan pusat data lagu dan musik kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang tidak diketahui atau belum menjadi anggota suatu LMK, akan disimpan dan diumumkan.

Jika selama dua tahun tetap tidak diketahui atau tidak menjadi anggota suatu LMK maka royalti tersebut akan digunakan sebagai dana cadangan.

Dalam mengelola royalti, LMKN diaudit keuangan dan kinerjanya oleh akuntan publik minimal setahun sekali. Hasilnya akan diumumkan kepada masyarakat melalui media.

Referensi:

• UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
• Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik