Salin Artikel

Apdesi Versi Surtawijaya Akui Intens Komunikasi dengan Luhut tapi Tak Bahas soal Jokowi 3 Periode

“Mengenai alur berapa kali ketemu Pak Luhut, ya sering sekali,” kata Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi, Azri Anas, dalam jumpa pers Kamis (31/3/2022).

Namun dia menegaskan, dalam komunikasi dengan Luhut tidak membicarakan soal dukungan bagi perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi tiga periode.

“Apakah intens bertemu? Intens. Silakan dicek sekali lagi, surat KAMI resmi. kalau mau ketemu beliau, surat audiensi kami resmi, ketemu beliau pun resmi. Kalau pun ada lewat telepon minta petunjuk, ya wajar, kan dewan pembina. Dan tidak ada arahan tiga periode, sekali lagi, tidak ada arahan tiga periode,” ujar dia.

Luhut menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Apdesi. Sekretaris Jenderal DPP Apdesi, Asep Anwar Sadat mengatakan, Luhut duduk di posisi tersebut sejak 19 September 2021.

Hari itu adalah hari pamungkas Musyawarah Nasional IV DPP Apdesi yang memenangkan Surtawijaya sebagai ketua DPP.

Anwar mengungkapkan, keberadaan Luhut memudahkan koordinasi terkait kegiatan dan program DPP Apdesi serta realisasi atas aspirasi-aspirasi dari akar rumput.

Apdesi menuai kritik terkait dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode dalam Silaturahim Nasional (Silatnas), di Jakarta Selasa lalu. Dalam acara tersebut, Jokowi hadir, juga Luhut.

Luhut merupakan salah satu elite yang vokal menyuarakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia bahkan mengeklaim ada dukungan dari sedikitnya 100 juta akun di media sosial berdasarkan analisis big data, sesuatu yang bersedia dia buktikan dan tak terbukti berdasarkan riset sejumlah lembaga survei.

Azri mengeklaim, suara-suara mendukung “Jokowi 3 periode” dalam Silaturahim Nasionak DPP Apdesi di Jakarta, Selasa lalu, murni aspirasi pribadi kepala desa yang hadir.

“Isu tiga periode itu tidak ada arahan dari Pak Luhut. Bahkan jujur saja, kemarin itu rata-rata mau berteriak tiga periode, hanya yang melarang kita adalah Pak Luhut dan Mendagri,” ujar Azri.

Menurut dia, para kepala desa meminta Jokowi menjabat lagi sebagai presiden di periode berikutnya karena merasakan sejumlah manfaat selama masa kepemimpinan eks Wali Kota Solo itu.

“Logika teman-teman kepala desa ini sederhana. Masak saya jadi kepala desa bisa tiga periode, masak presiden tidak bisa? Persoalan apakah itu melekat di UU atau konstitusi itu bukan kami yang mengurusi,” kata Azri.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/31/19230471/apdesi-versi-surtawijaya-akui-intens-komunikasi-dengan-luhut-tapi-tak-bahas

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Peralihan Pandemi ke Endemi, PB IDI: Tak Perlu Terburu-buru Seperti Amerika

Soal Peralihan Pandemi ke Endemi, PB IDI: Tak Perlu Terburu-buru Seperti Amerika

Nasional
Ironi 'Wakil Tuhan di Dunia', Ketika Hakim MK hingga Hakim Agung Terjerat Korupsi

Ironi "Wakil Tuhan di Dunia", Ketika Hakim MK hingga Hakim Agung Terjerat Korupsi

Nasional
Kutip Pernyataan Jokowi, Pengacara Lukas Enembe Koreksi Mahfud MD soal Dana Otsus Rp 500 Triliun

Kutip Pernyataan Jokowi, Pengacara Lukas Enembe Koreksi Mahfud MD soal Dana Otsus Rp 500 Triliun

Nasional
Asisten Jenderal Andika, Laksda Heru Kusmanto Jadi Pangkoarmada RI

Asisten Jenderal Andika, Laksda Heru Kusmanto Jadi Pangkoarmada RI

Nasional
Penyaluran BLT BBM Capai 95,9 Persen, Jokowi: Akhir Tahun Penyaluran Selesai

Penyaluran BLT BBM Capai 95,9 Persen, Jokowi: Akhir Tahun Penyaluran Selesai

Nasional
Jokowi Dapat Gelar Adat dari Kesultanan Buton yang Maknanya Laki-Laki Jujur dan Adil

Jokowi Dapat Gelar Adat dari Kesultanan Buton yang Maknanya Laki-Laki Jujur dan Adil

Nasional
Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi 3 Tahun Buntut Tak Profesional di Kasus Brigadir J

Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi 3 Tahun Buntut Tak Profesional di Kasus Brigadir J

Nasional
Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemenhan Rp 134 Triliun, Prabowo Sebut Kurang

Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemenhan Rp 134 Triliun, Prabowo Sebut Kurang

Nasional
KPK Ragukan Penjelasan Tim Medis Lukas Enembe karena Tak Bisa Jawab Hal Teknis

KPK Ragukan Penjelasan Tim Medis Lukas Enembe karena Tak Bisa Jawab Hal Teknis

Nasional
PDI-P Diprediksi Tak Akan Sendiri pada Pilpres 2024, Gabung ke Koalisi atau Bentuk Baru

PDI-P Diprediksi Tak Akan Sendiri pada Pilpres 2024, Gabung ke Koalisi atau Bentuk Baru

Nasional
Menlu Retno: ASEAN Harus Bergerak Maju, Tidak Tersandera Situasi di Myanmar

Menlu Retno: ASEAN Harus Bergerak Maju, Tidak Tersandera Situasi di Myanmar

Nasional
Mahfud: Presiden Jokowi Kecewa, Pemberantasan Korupsi Kerap Kali Gembos di MA

Mahfud: Presiden Jokowi Kecewa, Pemberantasan Korupsi Kerap Kali Gembos di MA

Nasional
Komnas HAM: Tim Ad Hoc Kasus Pembunuhan Munir Sedang Bekerja

Komnas HAM: Tim Ad Hoc Kasus Pembunuhan Munir Sedang Bekerja

Nasional
IPW Minta Kapolri Buat Tim Khusus Usut soal “Konsorsium 303” Terkait Judi Online

IPW Minta Kapolri Buat Tim Khusus Usut soal “Konsorsium 303” Terkait Judi Online

Nasional
Soal Permainan Capit Boneka, Muhammadiyah: Itu Kategori Judi, Hukumnya Haram

Soal Permainan Capit Boneka, Muhammadiyah: Itu Kategori Judi, Hukumnya Haram

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.