Soal Dukungan Jokowi 3 Periode, Kades Diminta Tak Jadi Alat Manuver Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim meminta agar para kepala desa fokus melaksanakan tugasnya, alih-alih ikut menyuarakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Luqman mengungkapkan hal itu untuk merespons keberadaan kepala desa dari Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) yang menginginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode.

"Saya berharap, kepala desa dan perangkat desa mengerjakan tugas utama mereka, yakni memperjuangkan kemakmuran rakyat di desanya masing-masing," kata Luqman dalam keterangannya, Kamis (31/3/2022).

Menurut politikus PKB itu, pernyataan yang disampaikan APDESI itu justru akan memunculkan persepsi bahwa kepala desa menjadi alat manuver politik pihak tertentu, apabila menyuarakan hal yang melanggar konstitusi seperti perpanjangan masa jabatan presiden.

"Tidak selayaknya kepala desa dan perangkat desa menyediakan diri sebagai alat pihak-pihak tertentu melakukan manuver politik yang kontra-konstitusi," pesan Luqman.

Politisi PKB itu kemudian mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.

Dalam hal ini, ada ketentuan yang mengatur bahwa pihak-pihak tertentu tak boleh melakukan politik praktis, salah satunya kepala dan perangkat desa.

"Ada profesi-profesi tertentu yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan politik praktis. Kepala desa dan perangkat desa, dilarang oleh undang-undang melakukan politik praktis," jelasnya.

Oleh karena itu, Luqman menilai pihak-pihak yang mengatasnamakan kepala desa mendukung Jokowi tiga periode adalah sebuah bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang, bahkan menabrak konstitusi.

Seperti diketahui, wacana presiden tiga periode dan penundaan pemilu terus bergema di ruang publik meski Jokowi sudah berkali-kali menyatakan dirinya mematuhi konstitusi.

Terbaru, Apdesi berencana mendeklarasikan dukungan Jokowi 3 periode setelah Lebaran mendatang.

Selain itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga kembali menyuarakan wacana penundaan pemilu yang menurutnya akan berdampak positif bagi investasi di Indonesia.

"Dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian, stabilitas politik. Kalau wacana penundaan bisa dilakukan secara konprehensif daan dalam mekanisme UU, dalam pandangan saya itu akan bagus untuk investasi," kata Bahlil, Rabu (30/3/2022).