Salin Artikel

Revisi UU Narkotika, Yasonna Ingin Penyalah Guna Narkotika Direhabilitasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan, penyalah guna narkotika semestinya direhabilitasi agar tidak menyebabkan over capacity di lembaga pemasyarakat (lapas).

Karena itu, Yasonna mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) perlu mengatur ketentuan agar penyalahguna narkotika tidak dipenjara sesuai dengan pendekatan restorative justice.

"Kita mau bahwa penyalahguna itu direhabilitasi walaupun dengan pembentukan asesmen ya, karena selama ini pengalaman kami menunjukkan bahwa over capacity banyak terjadi oleh karena pengguna (narkotika) banyak yang di dalam (penjara)," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/3/2022).

Yasonna mengatakan, yang terjadi selama ini, banyak penyalah guna narkotika yang dianggap sebagai bandar atau kurir, sehingga mereka dijebloskan ke penjara dan membuat kapasitas lembaga pemasyarakatan membludak.

Dengan situasi seperti itu, menurut Yasonna, membangun sebanyak apapun lembaga pemasyarakatan, tidak dapat menjadi solusi karena tingkat penyalahgunaan narkotika sangat tinggi.

"Jadi ibarat masuk besar, efek tutup botol, masuk besar yang keluar kecil. Seberapa saja uang kita juga membuat lapas tidak akan mampu, apalagi sekarang tingkat kecanduannya sangat tinggi," ujar Yasonna.

Kendati demikian, Yasonna menegaskan, proses rehabilitasi penyalahguna narkotika juga harus melalui asesmen oleh tim asesmen terpadu yang berisikan unsur medis dan hukum, antara lain dokter, psikolog, psikiater, penyidik, penuntut umum, dan pembimbing kemasyarakatan.

"Tentunya tidak sembarangan, itu kan harus melalui asesmen, supaya jangan ada permainanlah dalam menentukan itu," ujar Yasonna.

Diberitakan, pemerintah dan DPR mulai membahas revisi UU Narkotika dengan menggelar rapat kerja antara pemerintah dan Komisi III DPR, Kamis.

Yasonna mengatakan, salah satu hal yang perlu direvisi dari UU Narkotika yang berlaku saat ini adalah tidak adanya konsepsi yang jelas mengenai pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika.

"Perlakuan yang sama terhadap pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika dengan bandar ataupun pengedar narkotika menimbulkan ketidakadilan dalam penanganannya," kata Yasonna.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/31/13544181/revisi-uu-narkotika-yasonna-ingin-penyalah-guna-narkotika-direhabilitasi

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AU Distribusikan Logistik Bantuan Pengungsi Cianjur lewat Helikopter

TNI AU Distribusikan Logistik Bantuan Pengungsi Cianjur lewat Helikopter

Nasional
Ferdy Sambo Mengaku Pernah Periksa Kabareskrim Terkait Kasus Tambang Ilegal

Ferdy Sambo Mengaku Pernah Periksa Kabareskrim Terkait Kasus Tambang Ilegal

Nasional
Pesan 'Politik' dari Piala Dunia Qatar 2022

Pesan "Politik" dari Piala Dunia Qatar 2022

Nasional
Polri Temukan Jenazah Briptu M Lasminto, Kopilot Helikopter yang Jatuh di Perairan Bangka Belitung

Polri Temukan Jenazah Briptu M Lasminto, Kopilot Helikopter yang Jatuh di Perairan Bangka Belitung

Nasional
Cerita Arif Rachman Dimarahi Ferdy Sambo sampai Disebut Apatis, Bermula dari Lihat-lihat CCTV

Cerita Arif Rachman Dimarahi Ferdy Sambo sampai Disebut Apatis, Bermula dari Lihat-lihat CCTV

Nasional
Jokowi Sebut Pembangunan Istana Presiden di IKN Dimulai Desember

Jokowi Sebut Pembangunan Istana Presiden di IKN Dimulai Desember

Nasional
Larangan Menghina Pemerintah dan Lembaga Negara di RKUHP Hanya Mencakup 6 Institusi

Larangan Menghina Pemerintah dan Lembaga Negara di RKUHP Hanya Mencakup 6 Institusi

Nasional
Pemerintah Bedakan Kritik dan Menghina Presiden di RKUHP, Jamin Tak Ada Salah Paham

Pemerintah Bedakan Kritik dan Menghina Presiden di RKUHP, Jamin Tak Ada Salah Paham

Nasional
Jaksa Agung Wanti-wanti Jajaran yang Bermain dengan Perkara Akan Diproses Hukum

Jaksa Agung Wanti-wanti Jajaran yang Bermain dengan Perkara Akan Diproses Hukum

Nasional
Jokowi Sebut Menteri Basuki, Ganjar hingga Prabowo Saat Ditanya soal Pemimpin Rambut Putih

Jokowi Sebut Menteri Basuki, Ganjar hingga Prabowo Saat Ditanya soal Pemimpin Rambut Putih

Nasional
Pemerintah Hapus Pasal Penghinaan Kekuasaan Umum di RKUHP

Pemerintah Hapus Pasal Penghinaan Kekuasaan Umum di RKUHP

Nasional
Survei Indopol: Rapor Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Trennya Negatif di Akhir Tahun

Survei Indopol: Rapor Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Trennya Negatif di Akhir Tahun

Nasional
Hari Pertama di Papua, Wapres Ma'ruf Amin Mampir ke Kedai Kopi

Hari Pertama di Papua, Wapres Ma'ruf Amin Mampir ke Kedai Kopi

Nasional
Soal Tambang Ilegal, Sambo: Itu Melibatkan Perwira Tinggi, Sudah Dilaporkan ke Pimpinan Polri

Soal Tambang Ilegal, Sambo: Itu Melibatkan Perwira Tinggi, Sudah Dilaporkan ke Pimpinan Polri

Nasional
Pecat Terduga Pemerkosa Pegawai, Teten Tegaskan Tak Toleransi Kekerasan Seksual

Pecat Terduga Pemerkosa Pegawai, Teten Tegaskan Tak Toleransi Kekerasan Seksual

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.