Salin Artikel

Membaca Sinyal Poros Politik Baru di Balik Pertemuan AHY dan Surya Paloh

JAKARTA, KOMPAS.com - Suhu politik jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 mulai menghangat. Sejumlah elite partai politik tak lagi malu-malu menunjukkan kemesraan partainya dengan parpol lainnya.

Sebutlah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Pada Selasa (29/3/2022), keduanya melakukan pertemuan di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem di kawasan Jakarta Pusat.

Pertemuan itu diakui sebagai langkah awal kedua partai untuk membuka peluang koalisi.

Poros kekuatan baru

Pertemuan AHY dan Surya Paloh dinilai bukan silaturahmi politik biasa.

Pertemuan keduanya seolah membuka romantisme masa lalu di mana Paloh menjadi bagian dari elemen kekuatan yang menyukseskan SBY pada Pilpres 2004 dan 2009.

"Pertemuan kedua pucuk pimpinan partai itu membuka peluang munculnya poros kekuatan baru dalam dinamika dan kontestasi demokrasi Pemilu 2024 mendatang," kata Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Ahmad Khoirul Umam, kepada Kompas.com, Selasa (29/3/2022).

Pertemuan itu, menurut Umam, menjadi pilar bagi terbangunnya koalisi alternatif di luar poros PDI Perjuangan yang mampu mengusung pasangan capres dan cawapresnya sendiri.

Koalisi ini juga menjadi alternatif dari poros Gerindra yang diprediksi bakal menggunakan “kaca mata kuda" untuk mengusung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang.

Pertemuan AHY dan Paloh bisa jadi baru silaturahmi awal. Menurut Umam, rasanya wajar jika pertemuan itu belum menentukan komposisi capres-cawapres.

"Yang terpenting, koalisi itu dibentuk oleh perjumpaan visi, misi, dan chemistry," ujarnya

Sebagai politisi muda, kata Umam, AHY nampak tidak memiliki beban. Langkahnya relatif lebih fleksibel dan efektif untuk menjangkau dan mengonsolidasikan sel-sel kekuatan politik utama, baik di dalam maupun luar pemerintahan.

Menurut dia, kepiawain diplomasi politik AHY akan terus diasah dan diuji. Jika AHY mampu meyakinkan Paloh untuk menyatukan kekuatan Nasdem dengan Demokrat, maka penyatuan ini bisa menjadi poros kekuatan alternatif baru.

"Saya menyebutnya poros perubahan, karena mampu keluar dari jebakan mainstream utama yang berkuasa dalam Pilpres 2014 dan 2019 lalu," kata Umam.

Umam menilai, AHY dan Paloh bisa menjadi play maker, sekaligus game changer dalam dinamika politik menuju 2024.

Jika Demokrat dan Nasdem bersatu menjadi jangkar koalisi sebagai “imam”, besar kemungkinan partai-partai Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), bahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap menjadi “makmum” mengikuti gerbong mereka.

Terpencarnya koalisi pemerintah

Bersamaan dengan itu, Umam memandang, pertemuan AHY dan Surya Paloh juga mengindikasikan mulai terpencarnya kekuatan koalisi pemerintahan.

Jika ada kesepakatan-kesepakatan politik antara tokoh sentral oposisi dengan tokoh utama koalisi pemerintahan, bisa jadi ini mengindikasikan adanya retakan faksionalisme di dalam tubuh koalisi.

Belakangan, lanjut Umam, wujud faksionalisme itu terkonfirmasi lewat adanya perbedaan pandangan di antara pimpinan partai-partai politik di dalam pemerintahan terkait wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, dan wacana amendemen konstitusi.

"Di mana Surya Paloh merupakan salah satu Ketum Parpol yang sangat tegas menolak wacana tersebut," kata dia.

Belum bahas capres

Usai bertemu dengan Surya Paloh, AHY mengeklaim bahwa kedua belah pihak hanya berbagi pandangan dan tujuan untuk meningkatkan elektabilitas masing-masing partai.

Ia mengaku belum mempersempit diskusi hingga membahas calon presiden di 2024 mendatang.

"Belum, kita tidak ingin mengunci atau mempersempit diskusi, karena sekali lagi masih sangat terbuka dan cair," kata AHY selepas pertemuan.

AHY mengakui bahwa peluang partainya berkoalisi dengan Nasdem cukup besar.

Penjajakan koalisi ini dinilai perlu untuk menghimpun kekuatan di parlemen guna mencapai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen.

"Mudah-mudahan dengan semakin kuat posisi kita di parlemen juga akan semakin baik ke depan," ujar AHY.

Namun lagi-lagi, AHY mengaku partainya dan Nasdem belum membahas komposisi koalisi secara spesifik, apalagi bicara figur atau tokoh yang akan diusung di 2024.

Nama AHY sendiri kerap masuk dalam bursa calon presiden 2024 berbagai lembaga survei.

Meski demikian, elektabilitasnya masih terpaut cukup jauh dari nama-nama lainnya seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

AHY mengaku dirinya belum memikirkan perihal pencalonan presiden 2024 meski elektabilitasnya mulai merangkak naik.

"Saya sekali lagi masih ingin fokus untuk menyakinkan Partai Demokrat ini bekerja dengan baik dan efektif mesin-mesin partainya," tuturnya.

Sementara, usai pertemuan, Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut, partainya akan memantau peta politik hingga akhir 2022 guna menentukan calon presiden yang akan mereka usung atau dukung di Pilpres 2024.

"Akan masih banyak figur-figur baru yang kita lihat peta politik sampai 2022 akhir, barulah nanti akan semakin mengerucut kepada siapa," ucap Ali kepada wartawan di kantor DPP Nasdem.

Ali mengonfirmasi bahwa partainya dan Demokrat masih akan melihat sosok-sosok potensial untuk dijadikan capres pada 2024, berangkat dari elektabilitas hasil survei sejumlah lembaga.

Dijajakinya koalisi antara Demokrat dengan Nasdem, kata dia, tak lepas dari visi kebangsaan yang sama antara kedua partai.

Ali mengatakan, partainya tidak menutup pintu bagi bergabungnya partai-partai lain. Golkar pun lebih dulu menjajaki peluang koalisi dengan partai besutan Surya Paloh itu.

"Capres masih terlalu cair untuk dibicarakan. Sama sekali kita tidak bicarakan itu, itu masih terlalu jauh, masih terlalu cair. Seperti dikatakan Pak AHY, kita tidak mau mengunci itu," jelas Ali.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/30/06311821/membaca-sinyal-poros-politik-baru-di-balik-pertemuan-ahy-dan-surya-paloh

Terkini Lainnya

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke