Salin Artikel

3 Hasil Pertemuan AHY-Surya Paloh soal Pemilu 2024

Pertemuan itu disebut membicarakan soal penolakan terhadap wacana penundaan pemilu, naiknya harga komoditas jelang Ramadhan, serta pandangan terkait Pemilu 2024.

Paloh tidak mendampingi AHY selepas pertemuan untuk menemui awak media.

Padahal, ada sejumlah hal penting terkait hubungan Demokrat dan Nasdem jelang 2024, apa saja?

1. Akui jajaki koalisi

AHY mengakui dengan tegas bahwa penjajakan koalisi itu dibahas bersama Paloh.

Sebelumnya, ia juga menyampaikan kepada Paloh bahwa Ketua Majelis Tinggi Demokrat sekaligus ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), juga berharap agar Demokrat dan Nasdem bisa sinergis.

"Ya, kami tentu membuka peluang itu, saling membuka peluang. Nasdem membuka peluang, Demokrat membuka peluang," ucap AHY kepada wartawan selepas pertemuan dengan Paloh.

"Sangat terbuka. Artinya ini lah bagian yang terus kita bicarakan dan sangat terbuka peluang-peluang seperti itu. Yang penting tanpa ada keterburuan," lanjutnya.

AHY menyebut, kedua partai saat ini sedang fokus memperkuat struktur mesin partai masing-masing untuk mengejar target masing-masing.

Meski memiliki perbedaan, namun AHY mengakui bahwa Nasdem dan Demokrat banyak memiliki kesamaan titik temu.

Salah satunya adalah menghimpun kekuatan di parlemen guna menghadapi ambang batas pencalonan presiden/presidential threshold 20 persen.

Namun demikian, penjajakan ini disebut masih panjang.

Surya Paloh, kata AHY, berpesan agar baik Demokrat dan Nasdem melihat momentum dan peluang jangka panjang.

Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menambahkan, dijajakinya koalisi antara Demokrat dengan Nasdem berangkat dari "visi kebangsaan yang sama" antara kedua partai.

"Yang jelas Nasdem dan Demokrat telah terjadi kesepakatan, kesepakatan untuk melakukan persiapan menghadapi Pemilu 2024," ujar Ali.

2. Klaim belum omong soal capres

AHY mengklaim, pertemuan yang berlangsung tertutup itu tak membicarakan soal calon presiden 2024.

"Belum, kita tidak ingin mengunci atau mempersempit diskusi, karena sekali lagi masih sangat terbuka dan cair," ujar AHY.

"Mudah-mudahan dengan semakin kuat posisi kita di parlemen juga akan semakin baik ke depan. Tapi untuk komposisi dari koalisi secara spesifik, apalagi bicara figur atau tokohnya, belum sampai sana," lanjutnya.

Nama AHY sendiri masuk dalam bursa calon presiden 2024, meskipun elektabilitasnya masih terpaut cukup jauh dengan nama-nama beken seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan versi lembaga survei.

Elektabilitas AHY mulai merangkak naik, namun yang bersangkutan menampik bahwa hal itu membuatnya mantap maju sebagai calon presiden 2024.

AHY mengaku ingin fokus agar mesin partai Demokrat bisa bekerja dengan baik, sedangkan Ahmad Ali tak menutup kemungkinan mengusung nama-nama lain yang elektabilitasnya lebih baik di tangga survei sejumlah lembaga.

"Saya pikir itu menjadi bahan diskusi. Akan masih banyak figur-figur baru yang kita lihat peta politik sampai 2022 akhir, baru lah nanti akan semakin mengerucut kepada siapa," ucap Ali.

3. Sepakat tolak penundaan pemilu

Sejak awal menginjakkan kaki di kantor DPP Nasdem, AHY mengakui bahwa salah satu agenda penting yang ingin ia bahas bersama bos Media Group adalah soal ancaman terhadap demokrasi.

"Pertama, demokrasi, saya ingin pandangan Pak Surya Paloh. Hari-hari ini ada ancaman kepada demokrasi kita jika kemudian ada agenda politik yang kemudian bisa mencederai semangat reformasi," kata AHY ketika diterima Paloh di ruangannya.

Ancaman itu adalah penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, isu yang belakangan diembuskan sejumlah elite politik dari kalangan partai maupun menteri.

AHY menyebut wacana penundaan pemilu dan upaya mengutak-atik konstitusi ini tidak bisa diterima dengan akal sehat.

"Sejak awal, Partai Demokrat tegas menyampaikan sikap bahwa kami menolak segala bentuk upaya melanggengkan kekuasaan dengan cara mengutak-atik konstitusi, karena itu tentunya mencederai atau mengkhianati amanat reformasi dan juga demokrasi kita," ujar AHY.

"Nasdem memiliki sikap yang sama, tegas juga mengatakan bahwa itu tidak bisa dibiarkan begtu saja, kalau kemudian tanpa pemilihan lalu masa jabatan siapa pun bisa diperpanjang begitu saja," jelasnya.

Menurutnya, demokrasi Indonesia akan langsung terdampak jika wacana ini dianggap sesuatu yang lazim.

Oleh karenanya, kata AHY, seluruh perwakilan Demokrat di DPR maupun MPR RI telah ia instruksikan untuk menolak wacana tersebut.

"Konstitusi memang milik kita semua, tidak ada larangan ini dan itu, tetapi juga jangan konstitusi atau amandemen tadi diarahkan untuk melabrak semangat konstitusi itu sendiri," ungkapnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/30/05523071/3-hasil-pertemuan-ahy-surya-paloh-soal-pemilu-2024

Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke