Salin Artikel

Kemenag: Jemaah di Tempat Ibadah Selama Ramadhan Dibatasi Sesuai Status PPKM

Adib mengatakan, ketentuan pembatasan kapasitas tersebut disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) yang mengatur kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis tingkatan.

"Kita harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait dengan pembatasan dalam hal kapasitas ruangan, tentu antara level 1 tadi, yang masih level 2 dan level 3 berbeda, itu juga harus ditaati oleh kita semua," kata Adib dalam diskusi secara virtual bertajuk "Persiapan Ibadah dan Pangan Jelang Ramadhan", Senin (28/3/2022).

Adib meminta masyarakat yang akan menjalankan salat tarawih dan tadarus di Masjid untuk tetap menjalankan protokol kesehatan.

Selain itu, ia meminta durasi ceramah tetap memerhatikan protokol kesehatan yaitu sekitar 10-15 menit.

"Karena kita sudah ada pelonggaran tetapi memang betul diharapkan agar durasi waktu tidak terlalu lama di dalam kegiatannya. Sehingga kemudian kita bisa lebih menjaga dari sisi protokol kesehatannya," ujarnya.

Lebih lanjut, Adib mengajak seluruh komponen masyarakat untuk berperan serta dalam mencegah penularan Covid-19 dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat selama menjalankan ibadah.

"Sehingga semuanya tetap dapat melaksanakan ibadah secara khusyuk di bulan suci Ramadhan ini, tetapi juga kita dengan tetap menjaga protokol kesehatan," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/28/15101141/kemenag-jemaah-di-tempat-ibadah-selama-ramadhan-dibatasi-sesuai-status-ppkm

Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke