Ketua MK soal Rencana Pernikahan dengan Adik Jokowi: Ada yang Kait-kaitkan dengan Politik

“Ada yang mengatakan rencana pernikahan dikait-kaitkan dengan politik, naudzubillah, tidak,” ujar Anwar dalam Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, Jumat (25/3/2022).

Alasannya, kata Anwar, ia merupakan hakim konstitusi yang diutus oleh Mahkamah Agung.

Dari sembilan orang hakim konstitusi yang ada, tiga merupakan utusan Mahkamah Agung, tiga dari DPR, dan tiga lainnya dari Presiden.

“Saya tidak ada hubungannya (dengan presiden dan partai politik),” tambahnya.

Anwar bercerita bahwa ia dan Idayati sama-sama ditinggal oleh mendiang istri dan suami terdahulunya. Anwar mengatakan bahwa ia sedang merencanakan untuk melanjutkan sisa-sisa kehidupan.

“Siapa pun orangnya, sebenarnya itu hak mutlak Allah untuk menentukan si A dengan si B, si B dengan si A. Saya dengan siapa pun, tidak bisa dilarang oleh siapa pun,” kata Anwar.

“Ketika melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ada orang-orang tertentu yang meminta untuk mengundurkan diri dari sebuah jabatan. Apakah saya harus mengingkari keputusan Allah? Tidak,” imbuhnya.

Anwar menegaskan bahwa dirinya hanya akan taat pada Allah dan konstitusi, sehingga menepis isu konflik kepentingan yang dikhawatirkan banyak pihak.

“Apakah karena saya menikahi seseorang tertentu lalu integritas saya sebagai seorang hakim konstitusi, atau Ketua Mahkamah Konstitusi akan berubah?” ujarnya.

“Saya sudah menjadi calon hakim dari 1985. Alhamdulillah saya tidak pernah takut kepada siapa pun kecuali kepada Allah dan saya hanya tunduk pada konstitusi, pada UUD dan segala macam peraturan perundangan,” tambahnya.

Pernikahan Anwar dan Idayati rencananya diselenggarakan di Solo pada 26 Mei 2022 mendatang.

Terkait rencana pernikahan ini, sejumlah pihak pun meminta Anwar untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua MK demi menghindari konflik kepentingan.

“Konflik kepentingan akan muncul karena dalam setiap pengujian undang-undang karena presiden adalah salah satu pihak. Konflik ini harus dijauhi ketua MK agar lembaga peradilan itu tetap punya marwah,” kata Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, kepada Kompas.com, Selasa (22/3/2022).